Yasonna Laoly Sorot Pragmatisme Elit Parpol, Kepercayaan Publik terhadap Partai Politik Terus Meresap

Jakarta (ANTARA) - Yasonna Laoly, Ketua Badan Pengkajian MPR RI, menyatakan bahwa tingginya tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap partai politik (parpol) berakar kuat dari pragmatisme para elit partai. Sikap pragmatis tersebut tercermin dari fenomena pembajakan calon legislatif (caleg) yang potensial terpilih demi meraup suara sebanyak-banyaknya dan memastikan keberlanjutan ekonomi partai, mengabaikan kedaulatan ideologis kader.

Permasalahan ini menjadi sorotan utama dalam diskusi kelompok Badan Pengkajian MPR yang membahas kedaulatan rakyat dalam perspektif Demokrasi Pancasila. Data survei menunjukkan erosi kepercayaan publik yang signifikan, di mana mayoritas warga merasa aspirasi mereka belum tersalurkan melalui lembaga politik formal.

Akar Masalah: Pragmatisme Elit dan Ambang Batas Parlemen

Yasonna menjelaskan bahwa tekanan untuk melewati ambang batas parlemen mendorong partai bergerak cepat memilih figur publik yang memiliki modal finansial besar, alih-alih kader yang memahami garis ideologi partai. Akibatnya, kedaulatan rakyat yang seharusnya berkelanjutan setelah pemilu justru terganggu ketika aspirasi masyarakat tersumbat oleh elit politik. "Karena kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pemilihan umum tidak berhenti pada saat pemilu dan keluar hasilnya. Tetapi kedaulatan rakyat akan terus berlanjut, menempatkan masyarakat sebagai pemilih pada pemilu selanjutnya," ujar Yasonna.

Untuk mengatasi kondisi yang tidak sehat ini, muncul wacana dalam diskusi MPR untuk melakukan koreksi sistemik, antara lain:

• Wacana kembali ke sistem pemilu tertutup atau setengah tertutup (mix) untuk membatasi pragmatisme penentuan caleg.
• Usulan wajibnya kaderisasi jangka panjang bagi calon DPR dan kepala daerah agar tanggung jawab partai atas mutu kader menjadi jelas.
• Mekanisme akuntabilitas publik di mana partai bisa dituntut jika menghasilkan wakil rakyat atau kepala daerah yang tidak bermutu.

Respons Publik dan Tantangan Penguatan Saluran Aspirasi

Yohan Wahyu Irianto, peneliti Litbang Kompas, memvalidasi kegelisahan Yasonna dengan data kuantitatif. Survei menunjukkan 56,4 persen responden meyakini parpol belum mampu menjadi saluran aspirasi, sementara hanya 37,8 persen yang percaya bahwa partai bisa menjalankan fungsi tersebut. Sebaliknya, mayoritas masyarakat, sebesar 64,7 persen, tetap menagih konsistensi kepada partai untuk mencalonkan kader internalnya sendiri, bukan mengambil alih figur dari partai lain. Di hadapan tren penurunan kepercayaan ini, penguatan kapasitas parpol menjadi prasyarat mutlak untuk memulihkan fungsi demokrasi dan memastikan representasi rakyat yang bermutu di parlemen serta eksekutif daerah.