Untuk Pertama Kali, KPU Rayakan HUT ke-73 dengan Refleksi Sejarah Pemilu 1955

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk pertama kalinya dalam sejarahnya memperingati hari ulang tahun (HUT) lembaga tersebut. Peringatan yang jatuh pada 7 November 2026 ini menandai usia ke-73 KPU sejak berdiri pada 1953. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyatakan bahwa penetapan tanggal ini hasil diskusi panjang dan penelusuran sejarah, bertujuan memperkuat silaturahmi serta komitmen menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Jejak Sejarah: Kepres No. 188 dan Pemilu 1955

Afifuddin menjelaskan dasar historis peringatan ini merujuk pada temuan di Perpustakaan Bung Karno berupa Keputusan Presiden Nomor 188 tentang Panitia Pemilihan Indonesia. Dokumen tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan Pemilu 1955 yang diakui sebagai salah satu pemilu paling demokratis dalam sejarah bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, terdapat sejumlah perbedaan signifikan regulasi pemilu masa lalu dibandingkan era modern:

• Batas usia pemilih minimal ditetapkan sebesar 18 tahun.
• TNI memiliki hak pilih penuh dalam proses pemilihan umum.
• Jumlah pasal dalam UU Pemilu kala itu mencapai 139 pasal.

Dengan adanya Mars Pemilu yang kini dimiliki KPU, Afifuddin berharap momentum ini dapat menjadi refleksi atas perjalanan panjang institusi penyelenggara pemilu.

Transformasi Institusi dan Wacana Penambahan Kursi Komisioner

Selain aspek seremonial, KPU juga tengah mempersiapkan transformasi fisik dan kelembagaan. Afifuddin mengumumkan rencana pemindahan Museum KPU dari kantor Jakarta Timur ke area samping Kantor KPU Pusat. Gedung milik Bank Indonesia yang bersebelahan direncanakan mulai digunakan pada Januari mendatang sebagai Museum Perjalanan Demokrasi.

Peringatan HUT ke-73 ini berlangsung melalui talkshow bertajuk "Refleksi perjalanan KPU dan demokrasi" yang dihadiri oleh mantan pengurus KPU, Ketua DKPP Heddy Lugito, Anggota Bawaslu Totok Heriyono, serta Sekjen Kemendagri. Di tengah perayaan ini, isu penambahan jumlah anggota KPU menjadi sembilan orang kembali mencuat melalui usulan legislator, sementara panitia seleksi (pansel) untuk periode 2027-2032 telah dibentuk guna memastikan regenerasi kepemimpinan yang kredibel.