Reformasi Fiskal Hijau: RI Kibarkan Tiga Pilar Strategis Keanekaragaman Hayati di Panggung COP17

Dalam Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati (COP17 CBD), Delegasi Republik Indonesia memaparkan langkah transformatif melalui reformasi insentif fiskal dan inovasi pendanaan hijau untuk menjaga kelestarian alam. Di bawah kepemimpinan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH, Noer Adi Wardojo, Indonesia menegaskan posisinya bahwa perlindungan ekosistem bukan sekadar komitmen lingkungan, melainkan bagian integral dari kesehatan kebijakan fiskal negara. Strategi ini dirancang secara khusus untuk mendukung pencapaian Target 18 dalam Kerangka Kerja Global Keanekaragaman Hayati Kunming-Montreal (KM-GBF), memastikan bahwa negara megabiodiversitas ini mampu merawat hutan, lahan basah, dan wilayah laut secara berkelanjutan.

Fundamentalnya, bagi Indonesia, kebijakan fiskal memiliki peran ganda: menggerakkan ekonomi sekaligus menjadi instrumen utama dalam merawat alam. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya berfokus pada larangan, tetapi juga merancang arsitektur insentif yang mendorong praktik ramah biodiversitas di sektor produktif. Pendekatan ini memastikan bahwa keberlanjutan ekologis berjalan beriringan dengan jaminan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada alam.

Tiga Pilar Utama Reformasi Pendanaan dan Kebijakan Fiskal

Indonesia menghadirkan tiga pilar capaian utama yang telah diimplementasikan secara nyata. Pilar pertama adalah penguatan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045 yang dipimpin KLH/BPLH bersama Kementerian PPN/Bappenas untuk mereformasi insentif yang selama ini merusak alam. Pilar kedua melibatkan pemetaan komprehensif terhadap 43 instrumen insentif positif yang tersebar di berbagai kementerian sektoral, yang rinciannya meliputi:

• 19 instrumen fiskal yang dirancang untuk memberikan dukungan finansial langsung.
• 24 instrumen nonfiskal untuk penguatan regulasi dan tata kelola.

Sementara itu, pilar ketiga berfokus pada penguatan pendanaan berkelanjutan melalui optimalisasi Ecological Fiscal Transfer (EFT) bagi daerah, pengembangan biodiversity budget tagging bersama Kementerian Keuangan sejak 2024, serta pemanfaatan instrumen inovatif seperti Sukuk Hijau. Reformasi ini akan diterapkan secara bertahap pada sektor-sektor bertekanan tinggi dengan tetap memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat lokal dan petani skala kecil.

Dukungan Sains Global dan Finalisasi Regulasi Ekosistem Komprehensif

Selain aspek finansial, Indonesia mempererat kolaborasi internasional dengan International Union for Conservation of Nature (IUCN). Dukungan sains dari IUCN memungkinkan Indonesia mendeteksi indikasi awal degradasi dan risiko keruntuhan ekosistem secara lebih dini, sehingga intervensi yang dilakukan bersifat proaktif dan berbasis bukti ilmiah. Menutup paparannya, Noer Adi menyatakan bahwa kerangka regulasi nasional sedang terus dipertajam untuk melindungi ekosistem yang belum mendapat standar baku yang jelas.

"Saat ini kami tengah memfinalisasi kerangka regulasi komprehensif untuk perlindungan ekosistem karst dan danau air tawar," ujar Noer Adi. Langkah ini akan menetapkan standar baku pemulihan, integritas lingkungan, dan pengelolaan yang berkelanjutan, melengkapi regulasi yang sudah ada untuk hutan, gambut, dan mangrove. Dengan kombinasi reformasi fiskal, teknologi pendanaan hijau, dan regulasi yang ketat, Indonesia berkomitmen menjadi teladan dalam integrasi ekonomi dan konservasi bagi dunia.