Polda DIY Tegaskan Penegakan Hukum Tegas atas Aksi Anarkis Demo 28 Oktober di Malioboro

Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara resmi menindaklanjuti aksi anarkis yang terjadi selama unjuk rasa pada 28 Oktober 2026 di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, dengan memproses kasus secara hukum serta melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM sebagai pengawas eksternal. Langkah tegas ini diambil untuk mengusut tuntas insiden yang dinilai mencederai ketertiban publik, dengan komitmen menjaga proses hukum tetap berjalan secara objektif dan transparan.

Kapolda DIY, Irjen Pol Langgeng Purnomo, menyatakan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak tanpa memandang status pelakunya. "Siapapun orang di Indonesia yang melakukan perbuatan pelanggaran dan ada delik yang mengatur, itulah tindak pidana sehingga hukum wajib ditegakkan dengan benar, jujur, adil," kata Langgeng saat ditemui di Mapolda DIY, Sleman.

12 Kasus Diumumkan Berjalan, Termasuk Pelanggaran Internal Polri

Menurut Kapolda, pasca-kericuhan tersebut, Polda DIY mencatat ada 12 kasus yang proses hukumnya sedang berjalan. Kasus-kasus ini telah dikoordinasikan dengan kejaksaan dan mengarah kepada tindak pidana penyerangan terhadap aparat. Di samping itu, penanganan kasus kepemilikan senjata tajam yang sempat viral di media sosial juga ditangani secara spesifik oleh Polresta Yogyakarta dengan tersangka berinisial W.

• 12 kasus tindak pidana penyerangan terhadap aparat sudah dikoordinasikan dengan kejaksaan.
• 1 warga di Malioboro yang membawa senjata tajam sedang diproses oleh Polresta Yogyakarta.
• Penyelidikan internal sedang dilakukan terhadap anggota Polri yang diduga melanggar SOP dalam pelaksanaan tugas.

Penegakan hukum juga berlaku bagi internal kepolisian. Langgeng menegaskan bahwa saat ini sedang berlangsung proses penyidikan dan olah TKP untuk anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran. "Ini pun kalau nanti terbukti, kita proses hukum. Karena aksi kekerasan oleh aparat tidak boleh terjadi," tegasnya.

Peran Pengawasan Eksternal untuk Jamin Objektivitas

Untuk memastikan penanganan kasus yang independen, Polda DIY melibatkan pengawasan internal oleh Itwasda serta pengawasan eksternal dari Kompolnas berdasarkan Surat Nomor B/384/XI/RES.1.1./2026. Selain itu, surat asistensi penanganan kasus juga telah dikirimkan kepada Komnas HAM pada 6 November 2026.

Langgeng menekankan prinsip supremasi hukum dengan menyatakan, "Siapapun juga, sebagaimana saya sampaikan, tidak ada yang kebal hukum, termasuk anggota-anggota kami." Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dan memulihkan ketertiban di kawasan vital Malioboro yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial warga Yogyakarta.