Mabes Polri Tutup Sengketa Ijazah Jokowi: Hasil Forensik Final, Tak Perlu Diuji Ulang

Mabes Polri menegaskan bahwa pengujian forensik terhadap ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, telah selesai dilakukan secara profesional dan tidak memerlukan pengujian ulang. Pernyataan ini merujuk pada permintaan dari kubu Roy Suryo yang sebelumnya mengusulkan pemeriksaan ulang dokumen fisik di pengadilan. Juru bicara Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan hasil uji Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) sudah dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya, sehingga memberikan kepastian hukum yang tegas.

Mengabaikan Permohonan Uji Ulang dari Tim Hukum Roy Suryo

Kubu kuasa hukum Roy Suryo, yang dipimpin oleh Refly Harun, sebelumnya telah menyerahkan surat permohonan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mereka meminta agar ijazah asli Jokowi diuji secara forensik dan dibandingkan dengan setidaknya tiga ijazah lain yang terbit pada November 1985. Namun, Polri menilai langkah tersebut tidak relevan karena proses verifikasi sudah berjalan sesuai prosedur hukum. Trunoyudo menekankan bahwa dengan terlaksananya pengujian forensik yang komprehensif, tidak ada lagi kebutuhan untuk melakukan pengujian baru terhadap objek ijazah tersebut demi menjaga objektivitas dan efisiensi proses hukum.

Detail Teknis Forensik dan Kesesuaian Hasil Uji

Pengujian yang dilakukan oleh Bareskrim Polri bersama Puslabfor pada Mei 2025 menggunakan pendekatan laboratorium yang ketat. Ijazah Jokowi diuji dengan sampel pembanding berupa ijazah dari tiga rekan seangkatannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Aspek yang dianalisis meliputi:

• Bahan dan pengaman kertas.
• Teknik cetak serta jenis tinta tulisan tangan.
• Keaslian cap stempel dan tanda tangan dekan serta rektor pada masa itu.

Hasil analisis forensik menyatakan bahwa ijazah Jokowi identik dengan pembandingnya. Dengan demikian, klaim yang diragukan oleh pihak tertentu dinilai telah terbantahkan secara ilmiah dan prosedural oleh institusi keamanan negara.