Polda DIY Klarifikasi: Jaga Warga Tidak Terlibat dalam Kericuhan Demo 28 Oktober di Malioboro

Irjen Pol. Langgeng Purnomo, Kapolda Istimewa Yogyakarta, menegaskan bahwa tidak ada kehadiran anggota Jaga Warga saat terjadi kericuhan dalam unjuk rasa pada 28 Oktober 2026 di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Pernyataan resmi ini disampaikan di Mapolda DIY, Sleman, pada Sabtu, untuk meluruskan narasi di ruang publik yang menyebutkan adanya bentrokan antara massa aksi dengan elemen keamanan lokal tersebut. Klarifikasi ini muncul di tengah sorotan tinggi terkait penanganan aksi demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis.

Kapolda DIY menjelaskan bahwa kehadiran di lokasi kericuhan sebenarnya berasal dari komunitas lokal lain, seperti komunitas andong dan bebac, serta adanya laporan terpisah mengenai praktik premanisme. Langgeng menekankan bahwa pihak kepolisian sedang memproses hukum para pelaku aksi anarkis yang teridentifikasi secara jelas, terpisah dari klaim keterlibatan Jaga Warga yang dininya tidak akurat secara faktual maupun struktural.

Deconstructing the Security Narrative: Jaga Warga vs. Premanisme

Menurut Langgeng, laporan yang beredar mencampurkan dua hal yang berbeda: tindakan anarkis massa aksi dan aktivitas premanisme di Malioboro. Ia menyebutkan adanya dugaan tindak pidana seperti membawa senjata tajam, distribusi minuman keras, serta praktik parkir ilegal yang mengganggu ketertiban umum. "Nah, itu preman dan wajib untuk dihukum, dicegah, dan ditanggulangi sampai hukum harus hadir untuk ditegakkan," tegasnya. Penjelasan ini bertujuan untuk menjaga integritas institusi keamanan lokal dari tuduhan yang tidak berdasar.

Functioning as Local Wisdom: Structure and Role of Jaga Warga

Jaga Warga merupakan bentuk kearifan lokal khas DIY yang bertugas membantu lurah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kalurahan. Secara fungsional, posisinya mirip dengan Pecalang di Bali, yaitu unsur masyarakat yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga harmoni lingkungan. Keberadaannya tidak bersifat represif, melainkan kolaboratif dalam penyelesaian masalah sosial.

Secara struktural, Jaga Warga berkoordinasi langsung dengan lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa dalam menangani berbagai isu, mulai dari bencana alam hingga konflik sosial. Mekanisme penyelesaiannya mengutamakan musyawarah: "Masalah-masalah diangkat, dirembuk, kemudian dipecahkan." Dengan demikian, klaim keterlibatan mereka dalam kericuhan Malioboro bertentangan dengan fungsi aslinya yang berorientasi pada gotong royong dan mediasi, bukan penindakan fisik terhadap massa aksi.