Said Abdullah Tegaskan Kriteria Wapres Ideal: Punya Ikatan Penuh dengan Presiden, Bukan 'Matahari Kembar'
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah , mengungkap kriteria sosok ideal pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang baru saja mengundurkan diri.
- Menurut Said, figur yang paling tepat adalah tokoh dari kelompok politik besar di parlemen yang memiliki ikatan penuh atau bonding kuat dengan Presiden Prabowo Subianto .
- Penilaian ini disampaikan dalam keterangan tertulis pada Jumat (13/11), merespons kekosongan jabatan wapres yang kini menjadi sorotan utama dinamika politik nasional.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, mengungkap kriteria sosok ideal pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang baru saja mengundurkan diri. Menurut Said, figur yang paling tepat adalah tokoh dari kelompok politik besar di parlemen yang memiliki ikatan penuh atau bonding kuat dengan Presiden Prabowo Subianto. Penilaian ini disampaikan dalam keterangan tertulis pada Jumat (13/11), merespons kekosongan jabatan wapres yang kini menjadi sorotan utama dinamika politik nasional.
Kondisi ini mengaktifkan mekanisme konstitusional di mana Presiden memegang mandat penuh untuk mengusulkan dua nama calon kepada MPR. Sesuai Pasal 8 ayat 2 UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah pengunduran diri untuk memilih pengganti. Dengan demikian, Indonesia dipastikan akan memiliki Wakil Presiden baru sebelum 12 Januari 2027. "Pemilihan wakil presiden nanti dalam kerangka rezim pemerintahan, bukan rezim pemilu," tegas Said Abdullah, menegaskan bahwa proses ini bersifat eksekutif dan strategis, bukan kontestasi elektoral.
Mekanisme Konstitusional dan Opsi Strategis Presiden
Said menjelaskan bahwa Presiden memiliki ruang luas dalam menentukan kandidat, mulai dari internal koalisi, tokoh di luar koalisi, hingga profesional non-politik. Jika memilih dari internal, terutama kader Gerindra, risiko politik seperti oposisi internal dapat diminimalisir. Namun, opsi dari luar koalisi atau kalangan profesional, teknokrat, ulama, dan budayawan juga terbuka lebar untuk memperkuat persatuan nasional dan dukungan politik di DPR maupun di luar parlemen. Setiap opsi ini memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri yang harus ditimbang secara cermat oleh Presiden berdasarkan kebutuhan tata kelola pemerintahan.
Menolak Konsep 'Matahari Kembar' dalam Kepemimpinan Nasional
Menurut Said, figur ideal harus memiliki kecakapan dan rekam jejak pemerintahan yang solid untuk membantu Presiden menyukseskan agenda kerja. Wapres diharapkan mampu melengkapi sisi kepemimpinan nasional, merumuskan peta masalah strategis, serta memberikan solusi (way out) dalam jangka pendek dan menengah tanpa keluar dari kredo politik Presiden. "Namun satu hal yang sangat penting, meskipun dari kelompok politik, tidak menjadi pesaing, atau matahari kembar kepemimpinan nasional," ujar Said. Ia menekankan bahwa wapres harus tahu diri sebagai pendamping, bukan penanding, demi stabilitas dan efektivitas pemerintahan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Airlangga Pastikan Subsidi BBM Aman di Tengah Pelemahan Rupiah & Penyaluran BSU via Rekening

Perkuat Kapasitas RS Daerah, APL Dorong Layanan Gagal Jantung hingga Patah Tulang Lewat Inisiatif 'Clinical Shaping'

Rupiah Stagnan di Level Rekor Terlemah 18.225, Ketidakpastian Politik dan Data AS Jadi Pemicu Volatilitas
