OJK Tebus Tujuh Emiten dengan Sanksi Denda, PT Asri Karya Lestari Terbanyak Rp 2,7 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menjatuhkan sanksi tegas kepada tujuh emiten yang terbukti melanggar aturan pasar modal. Sanksi terbesar diberikan kepada PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI) dengan total denda mencapai Rp 2,7 miliar. Selain ASLI, OJK juga mengawasi ketat emiten BUMN PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) dan sejumlah perusahaan lain yang melakukan kecerobohan dalam pelaporan keuangan dan tata kelola transaksi afiliasi.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari penguatan integritas pasar modal di Indonesia. OJK menelusuri berbagai celah kepatuhan yang melibatkan akuntan publik, direksi perusahaan, hingga mekanisme transaksi antar-pihak berkepentingan. Sanksi ini menjadi peringatan bagi seluruh pelaku pasar agar transparansi data keuangan dan prosedur internal berjalan sesuai standar regulasi.

Rincian Sanksi Pelanggaran Pelaporan Keuangan

Sebagian besar nilai denda didominasi oleh kasus di lingkungan ASLI. Selain denda korporat, OJK juga menjatuhkan sanksi perorangan kepada tiga direksi, yaitu Sulistiono, Yudra Saputra, dan Hariyanto, sebesar Rp 645 juta secara tanggung renteng karena mengizinkan pengakuan aset material yang tidak dapat diyakini keandalannya. Denda serupa sebesar Rp 107,5 juta juga menimpa Akuntan Publik Arief Prima yang lalai dalam melakukan audit sesuai dengan Standar Audit (SA) serta undang-undang sektor keuangan (P2SK).

• ASLI: Denda korporat Rp 2,7 miliar.
• Direksi ASLI: Denda perorangan Rp 645 juta.
• Akuntan Publik ASLI: Denda Rp 107,5 juta.

Pelanggaran ini mencakup ketidaksesuaian penyajian aset tetap dalam Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) dan Laporan Keuangan Tahunan (LKT) untuk periode 2024 hingga 2025.

Dampak bagi BUMN dan Emiten Swasta Lainnya

Di luar kasus ASLI, OJK juga menindaklanjuti pelanggaran pada PT Adhi Karya (ADHI) dan anak perusahaannya PT Adhi Commuter Properti (ADCP) yang masing-masing didenda Rp 450 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi atas perjanjian *shareholder loan*. Denda serupa juga menimpa PT Kalbe Farma (KLBF) sebesar Rp 200 juta terkait jual beli aset, serta PT Widodo Makmur Unggas (WMUU) sebesar Rp 925 juta karena mengabaikan prosedur pinjaman material.

Sebagai penutup, PT Limas Indonesia Makmur (LMAS) justru menerima sanksi peringatan tertulis beserta denda perorangan sebesar Rp 712,5 juta untuk tiga direksinya karena kelalaian menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) selama empat tahun berturut-turut. Penurunan pengawasan terhadap emiten ini menegaskan bahwa OJK akan terus menindak semua jenis kelalaian administrasi yang merugikan kepercayaan investor.