MIND ID Gandeng KPK Integrasikan Whistleblowing System untuk Kawal Hilirisasi Mineral

PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID resmi memperkuat benteng pengawasan internal dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama strategis ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin dan Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Eko Marjono di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Langkah integrasi sistem pengaduan ini bertujuan mencegah kecurangan (fraud) dalam proses hilirisasi mineral nasional yang bernilai triliunan rupiah.

Dalam PKS berdurasi lima tahun (2026-2031) tersebut, sistem pengaduan internal MIND ID bernama OpenMIND akan diintegrasikan secara langsung dengan mekanisme penanganan dugaan tindak pidana korupsi milik KPK. Kolaborasi ini tidak hanya sebatas pertukaran data, tetapi juga mencakup asistensi penyusunan kebijakan internal serta penguatan program koordinasi. Dengan standar kerahasiaan tinggi, integrasi ini diharapkan mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini di seluruh entitas Grup MIND ID.

Fondasi Integritas dalam Ekosistem Pertambangan Strategis

Maroef Sjamsoeddin menegaskan bahwa tata kelola perusahaan yang bersih adalah prasyarat mutlak bagi MIND ID sebagai perpanjangan tangan pemerintah. "MIND ID hadir sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola aset strategis kekayaan mineral bangsa. Mandat utama kami adalah memastikan bahwa setiap mineral tidak sekadar diekstraksi, tetapi diolah dan ditingkatkan nilai tambahnya melalui hilirisasi," ujar Maroef dalam siaran pers, Sabtu (7/11/2026).

Pentingnya langkah ini didorong oleh kompleksitas proyek strategis yang sedang berjalan di bawah naungan holding BUMN tambang ini. Beberapa anggota grup tengah mengembangkan agenda bisnis masif, meliputi:

• Hilirisasi mineral untuk meningkatkan nilai tambah domestik;
• Penguatan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV);
• Peningkatan efisiensi operasional di sektor hulu hingga hilir;
• Penguatan pasokan energi nasional melalui sinergi anak usaha seperti PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, PT Inalum, PT Timah Tbk (TINS), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

Sinergi Jangka Panjang Menuju Transparansi Nasional

Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Eko Marjono, menyambut positif inisiatif ini sebagai upaya konkret mendorong budaya antikorupsi di sektor swasta-BUMN. Sinergi kedua lembaga dinilai krusial untuk meningkatkan efektivitas tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran serta menjamin transparansi investasi. Selama periode kerja sama 2026-2031, pemantauan dan evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan keberlanjutan sistem yang dibangun.

Bagi MIND ID, kerja sama ini bukan tujuan akhir, melainkan komitmen awal untuk memastikan manfaat ekonomi dari sumber daya alam dapat dinikmati masyarakat secara adil. "Kami meyakini bahwa keberhasilan hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam harus ditopang oleh tata kelola yang kuat, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat semakin besar dan berkelanjutan," tutup Maroef. Integrasi GCG (Good Corporate Governance) dengan pengawasan eksternal KPK ini menjadi jaminan bagi investor dan negara bahwa aset strategis dikelola dengan integritas tertinggi. Dalam konteks penguatan tata kelola dan transparansi, langkah ini sejalan dengan semangat kolaborasi internasional yang juga dibahas dalam Indonesia-EU Business Forum 2026.