OJK Jatuhkan Sanksi Miliaran ke 7 Emiten, Denda Terbesar Menimpa ASLI Rp1,35 Miliar

Presisi dalam pengawasan pasar modal terus ditekankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penerbitan Pengumuman Nomor PENG-4/PM.2/2026. Lembaga ini resmi menjatuhkan sanksi administratif kepada tujuh emiten dan sejumlah pihak terkait atas berbagai pelanggaran regulasi. Tercatat dalam pengumuman yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026 tersebut, total denda miliaran rupiah menjadi sinyal tegas otoritas sektor jasa keuangan untuk menjaga integritas pelaporan dan transaksi korporasi di Indonesia.

Sanksi terbesar kali ini menimpa PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI). Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menemukan bahwa laporan keuangan tengah tahun 2024, tahunan 2024, dan tengah tahun 2025 memuat aset material yang keandalan nilainya tidak dapat diyakini berdasarkan dokumen pendukung. Atanya temuan tersebut, ASLI dikenakan dua denda masing-masing sebesar Rp1,35 miliar, yang didasarkan pada Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta ketentuan PSAK 201 dan 216.

Detail Pelanggaran dan Rincian Denda untuk Tiga Emiten Lainnya

Di samping ASLI, tiga emiten besar lainnya juga tercatat melanggar prosedur transaksi afiliasi dan material. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) dan PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) masing-masing didenda Rp450 juta karena tidak melakukan prosedur transaksi afiliasi dalam perjanjian pinjaman pemegang saham, sesuai POJK Nomor 42/POJK.04/2020. Dua penilai terkait, yaitu Toto Suharto dan Syaiful Hasan, turut didenda Rp65 juta karena memberikan pendapat kewajaran setelah transaksi terjadi, yang bertentangan dengan Pasal 95 ayat (2) POJK Nomor 35/POJK.04/2020. Sementara itu, PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) didenda Rp925 juta karena mengabaikan prosedur transaksi material sekaligus afiliasi atas penerimaan pinjaman.

Kasus lain melibatkan PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) dan PT Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT). Keduanya dinilai tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi atas jual beli aset antara PT Hale International dan PT Forsta Kalmedic Global. KLBF dikenai denda Rp200 juta, sedangkan EPMT didenda Rp75 juta. Tidak hanya emiten, akuntan publik Arief Prima selaku auditor laporan keuangan tahunan 2024 ASLI juga didenda Rp107,5 juta akibat pelanggaran sejumlah standar audit yang dimuat dalam UU Pasar Modal dan POJK Nomor 9 Tahun 2023.

Dampak pada Direksi dan Sanksi Peringatan untuk LMAS

Penanggung jawab internal perusahaan turut menjadi sasaran penindakan OJK. Tiga direksi ASLI periode terkait, yaitu Sulistiono, Yudra Saputra, dan Didik Hariyanto, didenda Rp645 juta secara tanggung renteng karena dinilai bertanggung jawab atas ketidaksesuaian pengakuan aset. Pada kasus terakhir, PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS) menerima sanksi peringatan tertulis karena lalai menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2021 hingga 2024.

Peristiwa ini menegaskan komitmen OJK dalam menegakkan tata kelola perusahaan dan perlindungan investor. Rangkaian sanksi dari denda administratif hingga peringatan tertulis ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi emiten untuk mematuhi regulasi pasar modal, khususnya terkait transaksi afiliasi, keandalan laporan keuangan, serta pemenuhan kewajiban rapat umum pemegang saham secara tepat waktu dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.