Momen Langka Orba: Sultan Hamengkubuwono IX Tolak Nominasi Kedua, Klaim Ingin 'Hidup Bebas'
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

- Meski berstatus sebagai calon tunggal terkuat untuk mendampingi Presiden Soeharto , Sultan mengambil keputusan mengejutkan dengan mundur dari pencalonan.
- Alasannya yang disampaikan publik adalah keinginan untuk memperoleh kebebasan pribadi yang lebih besar dan terbebas dari ritme kehidupan birokratis sebagai pejabat tinggi negara.
- Penolakan ini terjadi meski rekam jejaknya selama periode sebelumnya dianggap sangat krusial dalam menstabilkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Orde Baru.
Sejarah politik Indonesia di era Orde Baru mencatatkan kejadian langka ketika Sultan Hamengkubuwono IX, yang akrab disapa Sri Sultan, secara tegas menolak dicalonkan kembali sebagai Wakil Presiden untuk periode 1978-1983. Meski berstatus sebagai calon tunggal terkuat untuk mendampingi Presiden Soeharto, Sultan mengambil keputusan mengejutkan dengan mundur dari pencalonan. Alasannya yang disampaikan publik adalah keinginan untuk memperoleh kebebasan pribadi yang lebih besar dan terbebas dari ritme kehidupan birokratis sebagai pejabat tinggi negara. Penolakan ini terjadi meski rekam jejaknya selama periode sebelumnya dianggap sangat krusial dalam menstabilkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Orde Baru.
Keputusan mundur ini bukan sekadar wacana politik yang menguap begitu saja, melainkan bentuk penolakan nyata terhadap pencalonan ulang. Fakta menarik muncul dari pengakuan Soeharto dalam autobiografinya, *Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya* (1988). Soeharto mengakui pernah menanyakan langsung penyebab penolakannya, mengkhawatirkan adanya pertentangan internal. Namun, Sultan menjawab singkat dengan kata "Tidak" dan menegaskan motivasinya murni untuk fleksibilitas di luar lembaga tinggi negara, agar dapat turut mempersatukan bangsa dengan cara yang berbeda.
Alasan Resmi vs Dugaan Ketidaksejalanan Politik
Di balik alasan resmi tentang keinginan hidup bebas, terdapat teori konspirasi dan analisis sejarah yang menyebut adanya friksi diam-dia antara Sultan dan Presiden. Sejarawan John Monfries dalam bukunya *Raja di Negara Republik* (2015) menguraikan bahwa selama masa jabatan, Sultan diduga merasa posisinya tidak memiliki bobot kekuasaan yang signifikan.
Menurut analisis Monfries, pusat kendali negara tetap mutlak berada di tangan Soeharto, sementara Sultan hanya menerima tanggung jawab seadanya. Dugaan bertambah kuat dengan spekulasi bahwa Sultan mulai melihat Soeharto semakin jauh dari nilai-nilai demokrasi dan cenderung otoriter. Meskipun tidak ada bukti arsip yang secara definitif mengonfirmasi ketidaksejalanan politik ini sebagai alasan utama, keraguan tersebut menjadi catatan penting dalam menginterpretasikan sikap Sultan.
Jejak Historis di Balik Mundurnya Tokoh Kunci
Mundurnya Sultan dari kursi kedua tertinggi di Indonesia berdampak langsung pada dinamika kabinet Orde Baru, yang kehilangan salah satu tokoh sipil paling dihormati untuk mengimbangi dominasi militer. Sultan sebelumnya ditunjuk oleh Soeharto secara spesifik untuk menghapus kesan militerisme dalam pemerintahan, sebuah peran vital yang disebut oleh Menteri Keuangan Frans Seda dalam memoarnya. Ia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri pertama pada era Orde Baru.
Penolakan Sultan juga tercatat dalam memoar *Sang Demokrat Hamengku Buwono IX*, di mana ia mengekspresikan rasa tidak nyaman terhadap protokol istana yang ia sebut sebagai 'hambatan resmi'. Meskipun sahabat dekatnya, Adam Malik, berulang kali membujuk, Sultan tetap berpegang pada prinsip untuk tidak terikat jabatan tersebut. Kini, Sultan Hamengkubuwono IX (bertahun lahir nama asli Dorojatun) telah tiada pada 2 Oktober 1988, mewariskan penolakan bersejarah yang menjadi salah satu puzzle paling menarik dalam historiografi politik Indonesia di era Soeharto.
BERITA TERKAIT (Politik)

Sultan Baktiar Najamudin Klarifikasi: DPD RI Tak Boleh Usung Cawapres, Dukungan untuk Dasco Hanya Sikap Personal

Dasco, Sugiono, dan Muzani Menguat: Tiga Pilar Gerindra Diproyeksikan Gantikan Gibran sebagai Wapres

Koalisi Mengerucut: Tiga Elite Gerindra Jadi Favorit Cawapres Pengganti Gibran
