Menteri PU Dody Angkat Bicara Soal Dugaan Nepotisme Wamen Diana: Prinsip Hukum di Atas Opini Sosial

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memberikan respons tegas terhadap gelombang kritik di media sosial yang menduga adanya praktik nepotisme di lingkungan kementeriannya. Isu ini mencuat terkait posisi Diana Kusumastuti, Wakil Menteri PU, yang diduga memfasilitasi kariernya dua anaknya dalam struktur birokrasi dan badan usaha milik negara (BUMN). Dody menegaskan bahwa penanganan isu sensitif tersebut tidak akan didasarkan pada spekulasi atau opini publik, melainkan pada standar regulasi formal dan pembuktian yang objektif.

Perdebatan ini dipicu oleh unggahan di platform Threads oleh akun @luthfiamdhuda yang menyinggung jabatan Gusti Eka Damarwana, putra Diana, yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jalur afirmasi tahun 2025. Damarwana sebelumnya tercatat sebagai pegawai kontrak honorer di Direktorat Jenderal Cipta Karya sejak 2023, di mana Diana menjabat sebagai Direktur Jenderal saat itu. Selain itu, putra kedua, Gusti Andika Ramadanu, diketahui menjabat sebagai Site QHSE Manager di PT Brantas Abipraya (Persero), perusahaan BUMN yang kini menempatkan Diana sebagai Komisaris Utamanya. Fakta tersebut memicu pertanyaan publik tentang potensi benturan kepentingan dan warisan jabatan dalam birokrasi kementerian.

Fokus pada Pembuktian Faktual dan Proses Etika

Sementara mengakhiri Seminar Nasional Bendungan Besar 2026 di Universitas Brawijaya, Malang, pada Jumat (6/11/2026), Dody menggarisbawahi bahwa tata kelola administrasi di Kementerian PU bersandar penuh pada kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menolak mengambil keputusan gegabah sebelum proses verifikasi internal selesai.

"Saya perlu cek dulu apa benar seperti itu. Ketika kemudian kalau ya benar, pasti ada beberapa standar yang harusnya kita kerjakan di internal. Ada proses etik di kita. Jadi kita lihat dulu, tidak bisa kemudian semena-mena berdasarkan informasi dari threads (utas) itu," ujar Dody, dikutip dari keterangan resmi kementerian. Dody menekankan bahwa setiap tugas ASN harus berbasis bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar keterangan yang belum terverifikasi.

Antisipasi Pelanggaran Hukum dan Komitmen Integritas

Lebih jauh, narasi yang beredar di media sosial juga menyoroti jejak digital Damarwana yang diduga menyebarkan ujaran kebencian serta isu personal mantan Sekretaris Jenderal Kementerian PU. Mengingat kompleksitas tersebut, Dody menyatakan kesiapan untuk melibatkan instansi penegak hukum jika ditemukan indikasi pelanggaran yang melampaui batas disiplin pegawai, seperti kasus penyalahgunaan wewenang atau pergerakan keuangan yang tidak wajar.

"Yang kita kerjakan sebagai aparatur negara adalah semua itu tidak berdasarkan katanya, tapi benar-benar ada hitam di atas putihnya. Kita melihat faktanya seperti apa, saksinya seperti apa," tegas Dody. Pria yang mengaku masih adaptasi dengan platform media sosial ini memastikan bahwa Kementerian PU akan menjaga marwah, integritas, dan profesionalisme birokrasi dengan memastikan seluruh jajaran ASN patuh terhadap sumpah jabatan serta peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai negeri sipil.