Ketua KPU Pertahankan Legalitas Verifikasi Pemilu, Fokuskan Masukan pada Revisi RUU Pemilu

Mochammad Afifuddin, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), secara tegas memastikan bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk proses verifikasi, telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan di sela-sela peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 KPU di Jakarta, sebagai bentuk respons terhadap potensi evaluasi internal yang muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait isu ijazah penyetaraan SMA Gibran Rakabuming Raka. Afifuddin menegaskan bahwa jika lembaga bekerja sesuai aturan, tidak ada alasan untuk khawatir, sementara potensi gugatan hukum lainnya akan dibahas secara spesifik dalam persidangan.

Menanggapi secara teknis, Afifuddin mengungkapkan keterbatasan respons KPU terkait putusan MA karena salinan lengkap dokumen hukum tersebut belum diterima oleh lembaga hingga saat ini. Meskipun demikian, pernyataan ini dirilis dalam konteks yang lebih luas, di mana KPU juga membahas dinamika legislasi terkait revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) bersama dewan perwakilan rakyat.

Strategi Masukan dalam Revisi UU Pemilu

KPU tengah menjalin komunikasi intensif dengan Komisi II DPR RI untuk menyampaikan masukan konstruktif berdasarkan pengalaman empiris di lapangan. Fokus utama pembahasan mencakup rancangan sistem pemilu yang bertujuan merasionalisasi beban kerja penyelenggara, baik di tingkat badan ad hoc maupun teknis. Afifuddin menjelaskan bahwa mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) akan digunakan sebagai forum formal untuk menyelaraskan perspektif penyelenggara dengan legislatif, dengan harapan desain pemilu mendatang dapat mengurangi beban operasional petugas di lapangan secara signifikan.

Secara lebih rinci, prioritas evaluasi desain kepemiluan meliputi:

• Rasionalisasi beban kerja bagi badan ad hoc dan petugas teknis.
• Penyesuaian sistem pemilu berdasarkan data lapangan penyelenggaraan sebelumnya.
• Penciptaan kerangka kerja yang lebih efisien untuk mengurangi risiko kegagalan teknis di lapangan.

Kewenangan Legislasi dan Respons Komisioner

Kehadiran Muhammad Rifqinizami Karsayuda, Ketua Komisi II DPR RI, dalam acara HUT KPU menjadi sorotan terkait usulan penambahan jumlah anggota komisioner. Afifuddin menegaskan bahwa penambahan komposisi tersebut murni merupakan kewenangan pembentuk undang-undang (legislatif). KPU menyerahkan sepenuhnya pembahasan dan keputusan hukum terkait jumlahnya kepada DPR, sambil menegaskan komitmen lembaga untuk patuh pada regulasi yang disepakati. Dengan demikian, posisi KPU tetap netral dan administratif dalam hal perubahan struktur organisasi yang memerlukan dasar hukum baru.