Kemenkum Kaltim Desak Pemda Bentuk Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum 2027
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Timur secara resmi mendesak seluruh pemerintah daerah di wilayahnya untuk segera membentuk Tim Kerja dan Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum (IRH).
- Langkah strategis ini dinilai krusial untuk memperkuat kesiapan penilaian yang berfokus pada kualitas tata kelola pemerintahan, bukan sekadar pemenuhan administrasi.
- Penekanan utama pada siklus penilaian 2027 ini adalah pada dampak nyata dari reformasi hukum dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Timur secara resmi mendesak seluruh pemerintah daerah di wilayahnya untuk segera membentuk Tim Kerja dan Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum (IRH). Langkah strategis ini dinilai krusial untuk memperkuat kesiapan penilaian yang berfokus pada kualitas tata kelola pemerintahan, bukan sekadar pemenuhan administrasi. Arahan tersebut disampaikan langsung oleh Masan Nurpian, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kaltim, dalam kegiatan sosialisasi daring yang diikuti oleh jajaran pemerintahan dari provinsi, kabupaten, hingga kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Penekanan utama pada siklus penilaian 2027 ini adalah pada dampak nyata dari reformasi hukum dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Untuk memastikan hal itu tercapai, Kanwil Kemenkum Kaltim menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap pedoman penilaian terbaru. Penguatan kapasitas ini menjadi fondasi agar data dukung yang diunggah melalui aplikasi resmi IRH dapat diverifikasi secara intensif dan akurat oleh tim sekretariat wilayah.
Empat Aspek Kunci Penilaian dan Mekanisme Verifikasi
Penilaian Indeks Reformasi Hukum mencakup empat aspek fundamental yang harus diprioritaskan oleh setiap tim kerja daerah. Keligian aspek ini menjadi tolok ukur utama keberhasilan reformasi hukum di tingkat lokal. Berikut adalah rincian aspek tersebut:
- koordinasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
- peningkatan kompetensi para perancang peraturan;
- evaluasi efektifitas peraturan yang telah ada; serta
- optimalisasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di daerah setempat.
Masan Nurpian menegaskan bahwa sinergi koordinasi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum merupakan kunci sukses dalam meningkatkan capaian IRH. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan segera menyelesaikan penyusunan tim kerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk menghindari keterlambatan verifikasi data.
Dukungan Teknis Nasional dan Fokus Implementasi
Di sisi pusat, Hans Melvin, perwakilan Tim Sekretariat Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), menyampaikan apresiasinya atas komitmen dan antusiasme tinggi yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah di Kaltim dan Kaltara. Ia memastikan bahwa Tim Sekretariat Nasional BPHN siap memberikan pendampingan teknis penuh bagi daerah yang membutuhkan fasilitasi.
Ke depan, perhatian utama tidak hanya tertuju pada pembentukan struktur tim, tetapi juga pada implementasi yang substansial. Penilaian IRH 2027 dirancang untuk mengukur seberapa efektif reformasi hukum tersebut memberikan dampak nyata pada tata kelola pemerintahan daerah. Dengan sinergi antara pemda, Kanwil Kemenkum, dan BPHN, target peningkatan kualitas tata kelola hukum di Indonesia Timur diharapkan dapat tercapai secara signifikan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Ahli Gizi: Sarapan Bisa Ditunda Jika Belum Lapar, Ini Syaratnya

PGN Pastikan Pasokan Gas Bumi Aman untuk 40 Ribu Pelanggan Cirebon Lewat Optimalisasi Offtake Sunyaragi

Evita Nursanty Minta Kajian Ilmiah Ketat sebelum Badak Jawa Dipindah ke Alas Purwo
