Jokowi Bantah Tuduhan Ijazah Palsu UGM: Klaim 34 Juta Orang Terdampak dan Tunjukkan Bukti Riwayat Akademik

Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, menegaskan bahwa isu ijazah palsu dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) telah berdampak signifikan pada citra dirinya. Dalam sidang yang berlangsung dari pagi hingga malam Kamis (5/11), Jokowi menyatakan kerugian immaterial karena merasa dihina dan direndahkan. 18 persen masyarakat atau setara 34 juta orang dilaporkan percaya terhadap tuduhan tersebut, angka yang dianggapnya tidak kecil dan menggerus kepercayaan publik. "Saya merasa telah dihina, direndahkan dengan amat sangat," ungkap Jokowi dalam kesaksiannya. Dia hadir sebagai saksi dalam perkara dengan terdakwa Roy Suryo dan dr. Tifa untuk meluruskan fakta-fakta akademik terkait ijazahnya.

Jokowi menjelaskan detail proses akademik yang ditempuhnya di UGM pada tahun 1985. Ia mengakui mengajukan proposal skripsi hingga tiga kali kepada dosen pembimbing, Prof. Dr. Ir. Achmad Soemitro, hingga judul "Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta" disetujui. Sidang akhir skripsi dilaksanakan pada 23 Oktober 1985 dan ia meraih nilai A setelah diuji oleh Ir. Sofyan Warsito dan Ir. P. Burhanuddin. Proses penerbitan ijazah juga dikupas tuntas untuk mematahkan argumen hukum terdakwa mengenai keaslian dokumen.

Pematahan Klaim Font dan Revisi Dokumen Tahun 1985

Salah satu tudingan utama dari terdakwa Roy Suryo adalah dugaan penggunaan font Times New Roman pada cover skripsi, yang diklaim belum ada pada tahun 1985. Jokowi membantah klaim ini dengan menunjukkan bahwa ribuan skripsi lain yang dicetak di Percetakan Perdana saat itu juga menggunakan format serupa. "Kalau dikatakan bahwa cover-nya pakai Times New Roman yang itu belum ada di tahun 1985, nyatanya ribuan skripsi yang dicetak di Percetakan Perdana itu semuanya juga seperti itu," ujarnya. Selain itu, ia menjelaskan bahwa cover dan lembar pengesahan dicetak, sementara halaman lainnya diketik manual, membuktikan proses penyusunan skripsi sesuai prosedur akademik era tersebut.

Jokowi juga mengkonfirmasi bahwa ia mengikuti wisuda UGM pada 19 November 1985 di Gedung Purna Budaya Bulaksumur, Yogyakarta. Pada acara tersebut, tercatat 14 lulusan dari Fakultas Kehutanan UGM yang diwisudakan. Fakta-fakta kronologis ini disajikan sebagai pembuktian objektif bahwa gelar S1 yang diraih Jokowi memiliki validitas sejarah dan administratif yang kuat.

Kesaksian Visual Riwayat Pendidikan dan Dampak Hukum

Menutup kesaksiannya, Jokowi meminta izin kepada hakim untuk menunjukkan koleksi ijazah dari tingkat SD hingga S1 langsung kepada pengunjung sidang. Meskipun hakim sempat menyarankan demonstrasi dokumen di momen lain, Jokowi memohon agar ia bisa menunjukkan secara langsung karena telah berjanji kepada publik. Pengunjung sidang bersahut saat Ijazah SD Negeri 111 Kota Surakarta, SMP Negeri 1 Kota Surakarta, SMA Negeri 6 Kota Surakarta, dan ijazah S1 UGM ditunjukkan. Aksi ini menjadi pembuktian visual yang kuat untuk memutus rantai spekulasi palsu yang beredar di masyarakat selama bertahun-tahun.

Kesaksian ini menjadi penentu penting dalam perjalanan hukum kasus ini. Dengan data rinci mengenai dosen, tanggal, nilai, dan penerbitan dokumen, Jokowi berupaya membuktikan integritas akademik S1 Kehutanan UGM-nya secara hukum dan moral. Langkah ini menegaskan bahwa tuduhan ijazah palsu adalah fitnah yang berdasarkan argumen teknis yang salah, sekaligus memberikan kepastian bagi publik terkait legitimasi latar belakang pendidikan Presiden ke-7 RI.