Habiburokhman: Prestasi Listyo Sigit Nol Besar di Mata Hukum usai Kasus Penyadapan

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan bahwa seluruh prestasi mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo kehilangan makna secara total setelah ia terjerat dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lainnya. Pernyataan keras ini disampaikan Habib pada Sabtu (7/11) sebagai respons atas kritik publik yang menyoroti kontradiksi antara pujian masa lalunya—yang sempat menyebut Listyo sebagai 'Kapolri terbaik sepanjang masa'—dengan realitas hukum terkini.

Doktrin Perkalian Nol dalam Penilaian Integritas

Habib menjelaskan bahwa pandangannya berlandaskan doktrin internal Partai Gerindra dan prinsip militer mengenai "perkalian nol". Dalam konteks kepelatihan komando dan organisasi taktis, doktrin ini menempatkan loyalitas dan integritas sebagai faktor pengali mutlak bagi kompetensi seorang personel. Secara matematis, sebesar apa pun angka kemampuan atau prestasi yang dimiliki, jika dikalikan dengan nol akibat hilangnya integritas, maka hasil akhirnya tetaplah nol.

• Prestasi Listyo dianggap tidak bernilai sama sekali (nol) karena pelanggaran etika berat berupa penyadapan ilegal.
• Sikap positif sebelumnya muncul saat Rapat Paripurna 6 Juni 2026, ketika fakta kejahatan penyadapan belum terungkap kepada publik maupun anggota dewan.

Tuntutan Transparansi Motif dan Dukungan Pengungkapan Kasus

Meski mengakui perubahan sikap drastisnya, Habib menekankan urgensi untuk fokus mendukung kepemimpinan Polri saat ini guna mempercepat proses investigasi. Ia mendesak agar penegakan hukum dilakukan tanpa memandang bulu, memastikan setiap pihak yang terlibat dimintai pertanggungjawaban secara tegas. Terkait hal ini, tim kuasa hukum para jenderal tersangka juga telah membantah tuduhan intimidasi dan membeberkan transparansi hukum tiga jenderal tersangka penyadapan.

Menurutnya, prioritas utama bukan lagi memperdebatkan rekam jejak masa lalu, melainkan mengurai benang merah kasus hingga tuntas. "Harus dihukum siapa saja yang terlibat dan harus terungkap apa latar belakang hingga motifnya," ujar Habib menutup pernyataannya, seraya mengingatkan bahwa kepercayaan publik hanya dapat dipulihkan melalui transparansi penuh dalam penanganan perkara tersebut. Sementara itu, mantan Dankor Brimob turut menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kapolri membenahi institusi Polri pasca skandal ini.