Gubernur Sulsel Larang ASN dan Pelajar Pakai Vape, Respons Atensi BNNP
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Kebijakan ini tertuang dalam Surat Gubernur Nomor 338/15256/DINKES tertanggal 3 November 2026 tentang Imbauan Pelarangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape).
- Langkah tegas ini diambil sebagai upaya antisipatif untuk melindungi generasi muda dari potensi penyalahgunaan narkoba serta dampak kesehatan jangka panjang akibat konsumsi produk tembakau alternatif tersebut.
- Dalam keterangannya pada Jumat (6/11), Andi Sudirman menekankan bahwa larangan ini mencakup pegawai ASN, non-ASN, karyawan BUMD, serta peserta didik di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman resmi menerbitkan surat edaran yang melarang keras penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh bupati, wali kota, aparatur sipil negara (ASN), hingga pelajar di lingkungan pemerintahan dan lembaga pendidikan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Gubernur Nomor 338/15256/DINKES tertanggal 3 November 2026 tentang Imbauan Pelarangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape). Langkah tegas ini diambil sebagai upaya antisipatif untuk melindungi generasi muda dari potensi penyalahgunaan narkoba serta dampak kesehatan jangka panjang akibat konsumsi produk tembakau alternatif tersebut.
Dalam keterangannya pada Jumat (6/11), Andi Sudirman menekankan bahwa larangan ini mencakup pegawai ASN, non-ASN, karyawan BUMD, serta peserta didik di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Instruksi ini bukan sekadar imbauan pasif, melainkan perintah operasional yang menuntut pengawasan ketat dari setiap kepala daerah dan pimpinan instansi terkait.
Rincian Instruksi Pengawasan dan Sanksi Disiplin
Pemerintah Provinsi meminta agar pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pengawasan dan monitoring secara berkala di lingkungan instansi dan wilayah kerja masing-masing. Untuk memastikan kepatuhan, pemberian sanksi disiplin akan diterapkan kepada pegawai maupun pelajar yang terbukti melanggar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pemasangan tanda larangan penggunaan vape di area strategis yang mudah terlihat oleh masyarakat juga menjadi bagian wajib dari implementasi kebijakan ini.
- Larangan berlaku bagi ASN, Non-ASN, Karyawan BUMD, dan Pelajar.
- Kepala daerah diminta menerbitkan surat edaran turunan untuk sekolah, kampus, dan pesantren.
- Larangan mencakup penggunaan sekaligus peredaran rokok elektrik di lingkungan masing-masing.
- Pelaporan berkala pelaksanaan imbauan harus disampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel.
Respons terhadap Atensi BNNP dan Kapolri
Andi Sudirman menjelaskan bahwa surat imbauan ini dikeluarkan berdasarkan atensi khusus dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan. Fokus utamanya adalah menutup celah penyalahgunaan zat adiktif yang sering kali disamarkan melalui perangkat vape. Kebijakan ini sejalan dengan langkah nasional sebelumnya, di mana Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto telah mengeluarkan instruksi serupa untuk melarang jajaran kepolisian menggunakan vape guna mencegah penyalahgunaan narkoba via rokok elektrik. Tindakan gubernur ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemda, aparat penegak hukum, dan sektor kesehatan dalam menciptakan lingkungan bebas nikotin sintetis.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

KAI Daop 7 Madiun Genjot Frekuensi Jadi 110 Perjalanan per Hari dengan Gapeka 2026

KKP Catat Konsumsi Ikan Nasional Tembus 26,08 kg per Kapita, Potensi Budi Daya Masih Terbang

Bom Waktu Demokrasi: Oposisi Israel Tuduh Netanyahu 'Kudeta' lewat Manipulasi Pemilu
