Perpres Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi Sudah di Meja Presiden, Fore Coffee Jadi Sorotan

- Pembentukan lembaga pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang telah dinantikan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 akhirnya menunjukkan kemajuan signifikan.
- Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi landasan hukum pembentukan otoritas tersebut kini telah diajukan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara.
- Muchtarul Huda , Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), mengonfirmasi bahwa rancangan Perpres tersebut sudah berada pada tahap final.
Pembentukan lembaga pengawas Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang telah dinantikan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 akhirnya menunjukkan kemajuan signifikan. Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi landasan hukum pembentukan otoritas tersebut kini telah diajukan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara. Muchtarul Huda, Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), mengonfirmasi bahwa rancangan Perpres tersebut sudah berada pada tahap final. "Rancangan Perpres untuk pembentukan lembaga PDP telah pada tahap final dan saat ini sudah diajukan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara," ujar Huda pada Jumat (6/11).
Untuk memastikan transisi menuju operasional lembaga baru ini berjalan mulus, Komdigi telah membentuk satuan tugas khusus. Meskipun demikian, belum ada kepastian resmi mengenai jadwal penerbitan Perpres maupun waktu mulai beroperasinya lembaga tersebut. Keterlambatan ini menjadi perhatian publik mengingat UU PDP sendiri telah berlaku efektif sejak 17 Oktober 2024, namun "wasit" data pribadi yang diamanatkan undang-undang tersebut sebelumnya belum terbentuk.
Urgensi Pembentukan Wasit Data di Tengah Kasus Fore Coffee
Urgensi kehadiran lembaga pengawas ini semakin terasa di tengah penanganan dugaan kebocoran data yang melibatkan PT Fore Kopi Indonesia Tbk atau Fore Coffee. Huda mengungkapkan bahwa Fore Coffee telah melaporkan dugaan kegagalan pelindungan data pribadi kepada Komdigi pada 28 Oktober 2026. Saat ini, laporan tersebut tengah dalam proses analisis dan pemeriksaan lebih lanjut. Lembaga pengawas PDP nantinya akan memiliki peran krusial sebagai wasit yang menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan, penegakan ketentuan, hingga pemberian sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar kewajiban pelindungan data.
Secara hukum, pengawasan dan penegakan ketentuan PDP mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2022 yang diperinci melalui PP Nomor 33 Tahun 2026. Berdasarkan Pasal 224 PP tersebut, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelindungan data pribadi, termasuk PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP terbaru. Huda menegaskan bahwa penetapan pihak yang bertanggung jawab atas dugaan pelanggaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan faktual. "Belum dapat dipastikan apakah sanksi nantinya akan dikenakan kepada Fore Coffee sebagai pengendali data pribadi atau pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan data perusahaan," jelasnya.
Peran Strategis Lembaga Pengawas dalam Ekosistem Digital
Kehadiran lembaga ini merupakan pemenuhan amanat UU PDP yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelindungan data, menegakkan hukum administratif, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Keberadaan otoritas independen ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat dalam ekosistem digital Indonesia. Dengan mekanisme pengawasan yang jelas, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang semakin marak di era digital saat ini.
BERITA TERKAIT (Teknologi)

Xiaomi 18 Pro Series Resmi Rilis Global, Hadirkan Inovasi Layar Belakang Serba Bisa

XLSmart Luncurkan Female Future Leaders 2026: 200 Ribu Kuota Gratis dengan Peluang Pelatihan ke Luar Negeri

WhatsApp Uji Coba Fitur Backup Cloud Terenkripsi: Opsi 2GB Gratis hingga 4TB via Meta One
