Gubernur Pramono Tegas: JLNT PJB-Muara Karang Harus Rampung 3 Bulan dengan Skema Creative Financing
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan tenggat waktu ketat bagi penyelesaian proyek infrastruktur mangkrak di wilayah utara.
- Dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Kecamatan Penjaringan, Jumat (6/11), ia memerintahkan agar Jalan Layang Non-Tol ( JLNT PJB-Muara Karang ) rampung dalam maksimal tiga bulan.
- Proyek yang sempat terhenti sejak era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama ini dinilai krusial untuk mengurai kemacetan kronis di kawasan Pluit.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan tenggat waktu ketat bagi penyelesaian proyek infrastruktur mangkrak di wilayah utara. Dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Kecamatan Penjaringan, Jumat (6/11), ia memerintahkan agar Jalan Layang Non-Tol (JLNT PJB-Muara Karang) rampung dalam maksimal tiga bulan. Proyek yang sempat terhenti sejak era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama ini dinilai krusial untuk mengurai kemacetan kronis di kawasan Pluit.
Untuk mengejar target ambisius tersebut, Pemprov DKI menerapkan skema pembiayaan kreatif atau creative financing. "Saya meminta untuk jalan layang non-tol PJB Muara Karang... diselesaikan. Dan saya memberikan batas waktu maksimum tiga bulan," tegas Pramono. Koordinasi intensif kini dilakukan oleh Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah DKI Jakarta guna menuntaskan berbagai kendala teknis dan administratif yang selama ini menghambat progres pembangunan.
Dampak Langsung pada Mobilitas dan Tata Ruang Wilayah
Selain fokus pada JLNT, sejumlah langkah strategis lain diambil untuk memperbaiki kualitas hidup warga Penjaringan. Rincian kebijakan utama meliputi:
- Pelebaran Jalan Teluk Gong Raya: Disetujui secara prinsip sepanjang sekitar satu kilometer, menunggu perhitungan teknis dari Dinas Bina Marga.
- Penanganan Banjir Rob Stadion Kamal Muara: Kajian peninggian permukaan stadion sedang dilakukan bersama Dinas Sumber Daya Air, termasuk opsi penggunaan rumput sintetis tahan genangan.
- Pembersihan Sampah Liar: Tumpukan sampah di Hutan Kota Kepanduan harus tuntas sebelum akhir 2026, didukung pengawasan CCTV dan posko bersama.
Langkah-langkah ini menunjukkan pendekatan holistik pemerintah provinsi dalam menangani masalah perkotaan, mulai dari transportasi hingga sanitasi lingkungan.
Komitmen Lingkungan dan Edukasi Masyarakat
Di sektor lingkungan, Pramono mengarahkan pengajuan pengembangan kawasan hutan mangrove di Penjaringan menjadi Kebun Raya Mangrove Jakarta kepada pemerintah pusat dan BRIN. Inisiatif ini bertujuan menciptakan sarana edukasi botani lokal bagi pelajar tanpa perlu bepergian jauh. "Kalau ada Kebun Raya Mangrove Jakarta, nanti fasilitasnya kita perbaiki sehingga murid-murid kita yang ingin belajar tentang tanaman tidak perlu ke mana-mana," jelasnya.
Camat Penjaringan, Darmawan, menyatakan kesiapan jajarannya menindaklanjuti arahan tersebut, khususnya dalam memberantas Tempat Penampungan Sampah (TPS) ilegal di Muara Baru melalui kolaborasi dengan Polairud dan Polsek Sunda Kelapa. Selain itu, revitalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalijodo akan diperketat pengawasannya oleh Satpol PP untuk mencegah aktivitas negatif seperti konsumsi alkohol di area publik.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri: 'Saya Tak Menjejak, Melainkan Menerima Panggilan Prabowo'

Eksplorasi Masif Bawa Berkah: Pertamina Hulu Energi Tambah Cadangan Migas 333 Juta Barel

Airlangga Hartarto Respons Pelemahan Dolar Tembus Rp18.250 dan Dampaknya pada Anggaran Subsidi
