Gubernur Pramono Anung Beri Ultimatum Tiga Bulan Selesaikan JLNT Muara Karang yang Mangkrak Sejak Era Ahok

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengambil langkah tegas dengan memerintahkan penyelesaian proyek Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Muara Karang dalam batas waktu maksimal tiga bulan. Keputusan strategis ini diambil setelah rapat koordinasi di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat, guna mengatasi kemacetan kronis di kawasan tersebut akibat infrastruktur yang terbengkalai. Proyek yang awalnya digagas pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini telah mangkrak sejak tahun 2015 dan kini menjadi prioritas utama pemerintahan baru.

Akar Masalah: Krisis Komunikasi dan Kepercayaan

Pramono mengungkapkan bahwa hambatan utama kelanjutan pembangunan bukan sekadar teknis, melainkan masalah komunikasi dan kepercayaan antarpihak. "Karena tidak ada komunikasi, tidak ada trust, begitu gubernur yang sebelumnya yang membangun di era Pak Ahok yang belum selesai, enggak ada yang melanjutkan," ujar Pramono. Ia menilai ketiadaan keberlanjutan kepemimpinan birokrasi menyebabkan proyek vital ini terhenti tanpa kejelasan status hingga bertahun-tahun. Untuk memutus mata rantai ketidakpastian tersebut, Pramono menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertinggal sebagai bagian dari gaya kepemimpinannya.

Demi memastikan eksekusi berjalan lancar, Gubernur mengubah struktur pengawasan proyek:

• Pemimpinan langsung diserahkan kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta, Afan Adriansyah Idris.
• Menggeser tanggung jawab dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang dinilai memiliki rekam jejak komunikasi buruk.
• Membuka ruang dialog terbuka atas nama Gubernur untuk mencapai titik temu kesepakatan.

Strategi Baru: Intervensi Langsung Sekda dan Dampak Lalu Lintas

Langkah intervensi melalui Asisten Pembangunan dianggap krusial karena mampu membuka kembali kanal diskusi yang selama ini tersumbat. "Dengan turunnya Pak Asisten Pembangunan atas nama Gubernur, ruang diskusinya dibuka, dialognya dibuka, dan alhamdulillah ada titik temu dan ada kesepakatan," jelas Pramono. Perubahan pendekatan ini diharapkan mempercepat proses administrasi dan konstruksi sehingga target tiga bulan dapat tercapai secara realistis.

Penyelesaian JLNT Muara Karang diproyeksikan memberikan dampak signifikan terhadap mobilitas warga di wilayah utara Jakarta. Dengan selesainya jalur layang ini, beban lalu lintas di permukaan jalan akan berkurang drastis, mengurangi potensi macet parah di sekitar Penjaringan dan Pluit. Keberhasilan proyek ini juga akan menjadi tolok ukur efektivitas manajemen krisis infrastruktur di bawah kepemimpinan Pramono Anung, sekaligus membuktikan janji politiknya untuk menuntaskan warisan program yang sempat stagnan.