Bocoran Snowden Ungkap Penyadapan Presiden SBY oleh Intelijen Australia

Kasus penyadapan terhadap Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah pejabat tinggi Indonesia oleh pemerintah Australia menjadi sorotan tajam dalam sejarah diplomasi bilateral. Praktik intelijen ini, yang terbongkar melalui bocoran dokumen rahasia dari Edward Snowden pada 2013, mengungkap bahwa nomor telepon SBY, istrinya, Wakil Presiden Boediono, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pernah disadap selama 15 hari pada Agustus 2009. Insiden ini memicu kemarahan publik dan resmi, mengingat targetnya adalah kepala negara serta lingkaran terdekat eksekutif.

Dokumen berjudul '3G impact and update' yang dilaporkan media Australia ABC menunjukkan adanya upaya sistematis badan intelijen elektronik Australia, atau Direktorat Sandi Pertahanan, untuk mengimbangi teknologi komunikasi di Asia Tenggara. Laporan tersebut secara eksplisit merekomendasikan pemilihan salah satu nama sebagai target prioritas, yang akhirnya jatuh kepada presiden Indonesia saat itu. Keterlibatan pos diplomatik Australia di Jakarta dalam jaringan dengan Amerika Serikat memperparah situasi, mendorong Menteri Luar Negeri RI ketika itu, Marty Natalegawa, mengambil sikap tegas.

Tensi Diplomatik dan Enam Tahap Pemulihan Hubungan

Menanggapi pelanggaran kedaulatan tersebut, SBY menegaskan pentingnya respons rasional demi masa depan hubungan kedua bangsa, meskipun mengakui amarah rakyat Indonesia. Sebagai langkah konkret, Indonesia menangguhkan beberapa kerja sama strategis, termasuk patroli laut untuk menghentikan perahu imigran ilegal menuju Pulau Christmas. Untuk memulihkan kepercayaan, Presiden SBY mengumumkan enam tahap pemulihan hubungan:

• Komunikasi antar-Menteri Luar Negeri dan utusan khusus;
• Penyusunan Kode Etik (Code of Conduct/CoC) hubungan bilateral;
• Pemeriksaan CoC oleh Presiden SBY;
• Pengesahan CoC di hadapan pemimpin kedua negara;
• Pelaksanaan kode etik dan evaluasi berkala;
• Normalisasi penuh hubungan diplomatis.

Penandatanganan Code of Conduct di Nusa Dua

Upaya de-eskalasi berhasil dicapai ketika kedua negara sepakat menandatangani dokumen pedoman tata perilaku (Code of Conduct). Penandatanganan dilakukan oleh Menlu RI Marty Natalegawa dan Menlu Australia Julie Bishop pada 28 Agustus 2014 di Nusa Dua, Bali. Dokumen krusial ini memuat komitmen mutlak bahwa kedua pihak tidak akan lagi menggunakan kapasitas intelijen atau sumber daya lain dengan cara yang dapat merugikan kepentingan nasional masing-masing. Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperbaiki relasi Indonesia-Australia pasca-skandal penyadapan global.