BNPPDT Dorong Hilirisasi Perikanan Sulut: Dari Jual Ikan Mentah ke Produk Ekspor

- Langkah strategis ini dibahas dalam audiensi koordinasi dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Sulawesi Utara di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, pada Jumat (6/11/2026).
- Pertemuan tersebut menjadi landasan awal untuk menyusun prioritas pembangunan kawasan perbatasan yang lebih terukur dan berbasis data untuk tahun anggaran 2027.
- Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nurhabad , menekankan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak bisa dilakukan secara seragam.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) menegaskan komitmennya untuk menggeser paradigma ekonomi kawasan perbatasan Sulawesi Utara dari sekadar penjualan bahan baku mentah menuju industri hilirisasi bernilai tambah tinggi. Langkah strategis ini dibahas dalam audiensi koordinasi dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Sulawesi Utara di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, pada Jumat (6/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi landasan awal untuk menyusun prioritas pembangunan kawasan perbatasan yang lebih terukur dan berbasis data untuk tahun anggaran 2027.
Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nurhabad, menekankan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak bisa dilakukan secara seragam. Pemetaan harus mempertimbangkan karakteristik geografis, potensi sumber daya alam, serta kondisi sosial masyarakat setempat. "Kami membutuhkan informasi dan data dari pemerintah daerah untuk menyusun basis data. Dari data tersebut, kita bisa melihat daerah yang sudah berkembang maupun yang masih tertinggal, mengetahui faktor penyebabnya, serta merumuskan solusi agar kondisi wilayah menjadi lebih baik," ujar Edi. Ia menambahkan bahwa wilayah kepulauan memiliki tantangan unik yang memerlukan pendekatan khusus sesuai kondisi lapangan.
Prioritas Pembangunan 2027 dan Urgensi Data Daerah
Dalam audiensi yang juga dihadiri Kepala BPPD Provinsi Sulawesi Utara, Henry Kaitjily, kedua belah pihak menyepakati pentingnya percepatan penyusunan prioritas pembangunan untuk 2027. Edi menjelaskan bahwa data yang akurat akan menjadi kunci untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dan layanan publik yang paling mendesak. Tanpa basis data yang solid, upaya pemerataan pembangunan di wilayah terpencil dan perbatasan berisiko tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
Transformasi Ekonomi: Hilirisasi Perikanan Menuju Pasar Global
Di sisi pengembangan ekonomi, Edi Nurhabad memberikan penekanan khusus pada sektor perikanan sebagai tulang punggung potensi ekonomi Sulawesi Utara. Ia mengkritisi praktik lama yang hanya menjual ikan mentah tanpa pengolahan lanjutan. "Kalau di sana potensinya ikan, jangan hanya menjual ikan. Jadikan produk melalui hilirisasi. Kita perlu berpikir bagaimana hasil perikanan itu dapat diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai tambah dan berpeluang menembus pasar ekspor," tegasnya. Untuk mewujudkan transformasi ini, Edi menegaskan bahwa pengembangan industri pengolahan membutuhkan tiga pilar utama dukungan: ketersediaan energi yang stabil, penguatan teknologi pengolahan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memadai di kawasan perbatasan.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Akselerasi Betonisasi Jalan Jepara-Pati: Target Rampung 25 Desember 2026 untuk Dorong Ekonomi Utara

Skandal Tragis: Ayah Kandung Sopir Odong-odong Tangsel Diringkus usai Diduga Cabuli Anak hingga Kehamilan

Perbedaan Tarif Parkir di Blok M Jadi Andalan Warga, Suku Dinas Jaksel Akui Masih Ada Titik Transisi
