Bamus Betawi Apresiasi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden

Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Riano P. Ahmad, menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah tegas Jenderal Pol Suyudi Ario Seto selaku Kepala Polri dalam mengungkap jaringan penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto. Di Jakarta pada Sabtu, Riano menegaskan bahwa penanganan kasus yang menggemparkan republik ini membuktikan bahwa institusi Polri tidak alergi terhadap kritik publik dan siap melakukan evaluasi internal secara serius.

Langkah Kapolri dinilai menjadi momentum krusial untuk memulihkan kepercayaan publik serta memberikan sinyal positif ke pasar bahwa Indonesia berkomitmen teguh dalam menegakkan hukum secara profesional. Riano menyoroti rekam jejak Suyudi, yang pernah menjabat dari Kapolsek Tanah Abang hingga Wakapolda Metro Jaya, sebagai jaminan kapasitas kepemimpinan dalam menuntaskan kasus kompleks ini secara menyeluruh.

Komitmen Benahi Internal dan Transparansi Hukum

Dalam pandangannya, Riano menekankan bahwa pengungkapan kasus ini adalah bukti nyata bahwa kritik dari masyarakat dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kepolisian. Ia berharap proses penegakan hukum dilakukan secara transparan agar tidak hanya berhenti pada pengungkapan pihak-pihak di permukaan, tetapi juga melacak seluruh pihak yang terlibat hingga tuntas.

Kasus ini melibatkan empat tersangka dengan inisial LSP, AS, EH, dan SU yang ditetapkan oleh Bareskrim Polri atas tuduhan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa dasar hukum yang sah selama periode 2025–2026.

Implikasi Penegakan Hukum terhadap Ketahanan Nasional

Riano meyakini bahwa jika proses ini dijalankan secara profesional, sentimen pasar dan kepercayaan publik akan menjadi lebih positif di tengah situasi ekonomi yang masih berfluktuasi. Dukungan penuh diberikan Bamus Betawi untuk memastikan kelalaian hukum tidak terjadi.

• Pengusutan menyeluruh untuk memastikan akuntabilitas hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
• Kesepakatan bersama untuk menjaga transparansi data elektronik agar jejak digital tidak dapat dihapus semena-mena.
• Dorongan kepada Polri untuk menjadikan kasus ini sebagai standar baru integritas penegakan hukum di Indonesia.