APPI Gempur 24 Klub Tunggak Gaji: Persija dan PSM Jadi Sorotan di Tengah Kejayaan Super League

Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) resmi merilis daftar 24 klub yang tersandung masalah tunggakan gaji, memunculkan dua raksasa sepak bola Indonesia, Persija Jakarta dan PSM Makassar, dalam daftar tersebut. Rilis data per Jumat (6/11) ini mengungkap realitas pahit di balik euforia kompetisi Super League 2026/2027, di mana masalah finansial pemain masih menjadi bayangan serius bagi integritas liga. APPI mencatat secara spesifik bahwa terdapat 7 klub yang memiliki tunggakan terhadap 114 pemain dengan total nilai mendekati Rp5 miliar, sebuah angka yang menunjukkan ketidaktahuan akan hak-hak dasar atlet profesional.

Kondisi ini semakin kontras dengan posisi Persija Jakarta yang saat ini memimpin puncak klasemen Super League. Kesuksesan di lapangan hijau rupanya tidak berkorelasi lurus dengan kedisiplinan administratif di ruang manajemen. Untuk PSM Makassar, masalahnya lebih kompleks karena melibatkan putusan hukum yang belum dieksekuti oleh manajemen. Hal ini memicu kekhawatiran lebih jauh mengenai tata kelola keuangan klub-klub besar di Indonesia yang seharusnya menjadi contoh bagi kompetisi lainnya.

Rincian Pelanggaran dan Status Hukum Klub Utama

APPI merinci bahwa PSM Makassar memiliki tunggakan yang melibatkan empat pemain. Empat pemain ini terdampak karena manajemen klub belum melaksanakan dua putusan NDRC Indonesia dan satu putusan DRC FIFA. Selain itu, masih ada satu pemain lain yang sedang dalam proses korespondensi. Di sisi lain, Persija Jakarta tercatat sedang melakukan korespondensi dengan satu pemain terkait hak yang belum dilunasi. Kasus-kasus ini bukan sekadar angka di atas kertas; bagi atlet profesional, kegagalan pembayaran hak mengancam kepastian hidup dan perlindungan finansial mereka, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan dana pensiun.

Pernyataan resmi dari APPI menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji bukan sekadar masalah administrasi. "Tunggakan berulang yang berlangsung lintas musim (2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, dan 2025/2026) menunjukkan bahwa penyelesaian hak pemain masih menjadi persoalan serius," sebut APPI. Mereka juga menyinggung kasus nyata para pemain Sriwijaya FC yang haknya belum terselesaikan sejak musim 2023/2024, memperlihatkan pola kelalaian yang sistemik.

Dampak Sistemik dan Seruan Reformasi Tata Kelola

Dampak dari tunggakan ini terasa sangat berat, khususnya bagi pemain di Liga Nusantara dan kompetisi daerah yang menggantungkan hidup pada profesi sepak bola tanpa sumber pendapatan lain. Tekanan psikologis dan hilangnya kepastian perlindungan finansial menciptakan kerentanan yang merugikan kualitas kompetisi secara menyeluruh. APPI menekankan bahwa tata kelola kompetisi yang profesional harus diwujudkan melalui mekanisme verifikasi ketat, pengawasan ketat, serta persyaratan keikutsertaan klub yang mempertimbangkan rekam jejak pemenuhan hak pemain.

Menutup rilis tersebut, APPI menegaskan agar tunggakan tidak dianggap sebagai hal wajar dalam profesi pesepakbola. "Hak pemain harus dihormati dan dipenuhi," tegas APPI. Meskipun CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi pihak Persija dan PSM untuk meminta klarifikasi, kedua klub tersebut belum memberikan jawaban spesifik. Langkah konkret dari para pemangku kepentingan kini menjadi sorotan utama untuk memastikan bahwa profesi atlet tidak lagi dibebani oleh ketidakpastian hukum dan finansial yang merugikan.