18 Saham Didepak BEI 10 November, Investor Publik Masih 'Nyangkut' di SRIL hingga ENVY

Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi akan menghapus pencatatan (delisting) saham dari 18 perusahaan tercatat pada tanggal 10 November 2026. Keputusan tegas ini diambil setelah emiten-emiten tersebut dinyatakan pailit atau mengalami suspensi perdagangan selama lebih dari 50 bulan. Namun, ironisnya, hingga batas waktu yang ditentukan, masih terdapat jutaan lembar saham milik investor publik yang belum dapat dilepas, menciptakan risiko kerugian besar bagi pemegang minoritas yang terjebak dalam likuidasi paksa.

Data terbaru menunjukkan konsentrasi kepemilikan publik yang signifikan pada beberapa emiten bermasalah. PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), misalnya, masih mencatatkan kepemilikan publik sebesar 8,15 miliar unit atau setara dengan 39,89%. Nasib serupa menimpa investor PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT) dengan porsi publik mencapai 51,521%, serta PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY) yang memiliki rasio kepemilikan publik tertinggi yakni 86,675%. Selain itu, PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS) juga mencatatkan kepemilikan publik sebesar 78,78%.

Kronologi dan Dasar Hukum Penghapusan Emiten Pailit

Penghapusan pencatatan ini merujuk pada Peraturan Bursa Nomor I-N tentang ketentuan delisting akibat kepailitan. Dalam aturan tersebut, khususnya ketentuan III.1.3.1, disebutkan bahwa emiten wajib didepak jika mengalami kondisi negatif terhadap kelangsungan usaha tanpa indikasi pemulihan. Lebih lanjut, ketentuan III.1.3.2 menegaskan bahwa saham yang telah disuspensi di pasar reguler dan tunai selama minimal 24 bulan terakhir menjadi kandidat utama penghapusan permanen. Proses ini mencakup dua kelompok besar: tujuh emiten berstatus pailit seperti COWL, MTRA, SRIL, TOYS, SBAT, TDPM, dan TELE; serta sebelas emiten dengan masa suspensi panjang termasuk LCGP, SUGI, MABA, LMAS, SKYB, ENVY, GOLL, PLAS, TRIL, UNIT, dan DUCK.

Obligasi Buyback sebagai Jalan Terakhir Pemulihan Aset

Sebelum efek delisting berlaku efektif, BEI mewajibkan seluruh emiten terkait untuk melaksanakan pembelian kembali saham (buyback). Masa pelaksanaan program ini ditetapkan mulai 11 Mei hingga 9 November 2026, memberikan jendela waktu singkat bagi perusahaan untuk mengakomodasi permintaan jual dari investor publik. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi beban psikologis bagi pemegang saham minoritas, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan finansial masing-masing emiten yang sebagian besar sudah dalam kondisi kritis atau pailit. Bagi investor yang gagal melepas saham sebelum tenggat, hak atas aset mereka berpotensi hilang seiring hilangnya status perusahaan sebagai entitas terbuka di bursa.