PBB Desak Houthi Bebaskan Staf Ditahan dan Selidiki Kematian al-Shami

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak kelompok Houthi di Yaman untuk segera membebaskan seluruh personel PBB yang ditahan secara sewenang-wenang serta memberikan akses penuh untuk memastikan kondisi medis mereka. Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, menyatakan kekhawatiran serius terkait perlakuan buruk terhadap tahanan, terutama setelah kematian staf PBB, Mohammad al-Shami, dalam kurungan. Dujarric menegaskan bahwa prioritas utama adalah membebaskan mereka yang membutuhkan perawatan medis mendesak demi keselamatan jiwa.

Pernyataan ini dirilis dalam taklimat pers rutin pada Kamis (5/11), di mana PBB menekankan pentingnya informasi terverifikasi mengenai lokasi penahanan dan kesejahteraan tahanan. Pihak Houthi didesak untuk memastikan kontak rutin dengan keluarga serta menyediakan perawatan medis khusus bagi personel yang rentan. Kematian al-Shami memperuncing kekhawatiran internasional, mengingat keluarga dan PBB baru menerima kabar kematiannya sekitar sebulan setelah kejadian, menciptakan kekosongan informasi yang mengkhawatirkan.

Investigasi Independen atas Kematian dan Pelanggaran Hak Asasi

Dujarric menyerukan penyelidikan yang cepat, independen, tidak memihak, dan transparan untuk mengungkap fakta di balik kematian al-Shami. Penyelidikan ini bertujuan menetapkan tanggal, penyebab, serta kondisi penahanan, termasuk apakah al-Shami menerima perawatan medis yang memadai dan mengapa pemberitahuan kematian terlambat. "Penyelidikan tersebut juga harus mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab guna memastikan mereka dimintai pertanggungjawaban," tegas Dujarric. Kejadian ini menambah daftar panjang insiden serius, mengingat al-Shami adalah staf PBB kedua yang meninggal dunia saat ditahan oleh Houthi.

Menurut catatan PBB, al-Shami ditahan dalam gelombang penyerbuan yang dilancarkan Houthi pada Juni 2024, di mana total 13 staf PBB ditangkap. Dujarric mengingatkan bahwa otoritas Houthi memiliki tanggung jawab penuh atas keselamatan dan kesejahteraan semua personel PBB serta misi kemanusiaan lainnya yang ditahan. "Sekali lagi, Houthi harus membebaskan mereka semua dengan segera dan tanpa syarat. Seruan ini tidak hanya mencakup staf kami sendiri, tetapi juga personel misi kemanusiaan, misi diplomatik, dan masyarakat sipil," tutup Dujarric, menegaskan bahwa perlakuan manusiawi dan perlindungan medis adalah kewajiban hukum internasional.

Dampak Konflik pada Warga Sipil dan Krisis Pengungsi di Yaman

Krisis ini terjadi di tengah eskalasi kekerasan yang melanda beberapa provinsi di Yaman, memicu gelombang pengungsian masif. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (UN OCHA) melaporkan bahwa hampir 135.000 orang mengungsi di dalam Provinsi Taiz akibat konflik yang berkepanjangan. Angka ini mencerminkan tekanan berat pada infrastruktur kemanusiaan dan kebutuhan mendesak akan keamanan bagi warga sipil non-kombatan.

PBB menegaskan kembali seruannya untuk perlindungan warga sipil serta akses kemanusiaan yang aman, berkelanjutan, dan tanpa hambatan. Organisasi internasional ini mendesak semua pihak yang berkonflik untuk menghormati hukum kemanusiaan internasional dan memastikan masyarakat terdampak dapat menerima bantuan vital. Kasus tahanan di Yaman menjadi sorotan utama dalam diskusi hak asasi manusia global, dengan tekanan meningkat agar Houthi menghentikan praktik penahanan sewenang-wenang dan membuka jalur komunikasi yang lebih baik dengan komunitas internasional.