Ombudsman RI Awasi Ketat Sektor Pangan: Cegah Malaadministrasi dan Pastikan Dampak Sistemik Terkendali

Ombudsman RI (ORI) menegaskan urgensi pengawasan ketat terhadap sektor pangan guna menjamin tata kelola pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Dalam pertemuan dengan Suhardi, Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nasional, di Jakarta pada Kamis (5/11), anggota ORI Fikri Yasin menjelaskan bahwa sektor pangan merupakan pilar krusial dalam mendukung pencapaian Asta Cita kedua pemerintah, khususnya melalui strategi swasembada pangan.

Fikri menyoroti bahwa pada tahun 2026, pemerintah akan menerbitkan sejumlah regulasi baru yang secara eksplisit dikaitkan dengan penguatan ketahanan pangan. Oleh karena itu, lembaga pengawas pelayanan publik ini berharap proses pengawasan dapat memastikan setiap kebijakan pangan menghasilkan layanan yang efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas tanpa celah penyimpangan.

Mengawal Rantai Pasok dari Hulu untuk Mencegah Malaadministrasi

Strategi pengawasan ORI difokuskan pada pendekatan upstream atau dari hulu, dengan tujuan utama mencegah terjadinya malaadministrasi. Fikri menjelaskan bahwa tindakan koruptif sering kali berakar dari kelalaian administratif, sehingga pencegahan harus dilakukan sejak awal proses penyelenggaraan. Hal ini krusial karena rantai pasok pangan memiliki karakteristik yang saling berkaitan dan kompleks, meliputi:

• Ketersediaan dan keterjangkauan pangan;
• Aksesibilitas dan distribusi logistik;
• Stabilitas harga dan keberlanjutan pasokan.

"Bagi kami, gangguan layanan di bidang pangan pada satu titik dapat menghasilkan dampak sistemik yang luas," ungkap Fikri, menekankan bahwa kegagalan di satu segmen rantai pasok dapat memicu krisis yang lebih besar.

Kolaborasi Strategis dengan Agrinas Pangan dan Penguatan Kemitraan

Dalam pertemuan tersebut, Fikri memaparkan potensi malaadministrasi dalam pelaksanaan program Agrinas Pangan beserta langkah pencegahannya. Ia mendorong penguatan kemitraan antarlembaga untuk mengidentifikasi titik-titik rawan, melakukan reviu kebijakan secara berkala, serta meningkatkan kapasitas pengelolaan pengaduan (complaint handling). Sektor pangan ditempatkan sebagai prioritas karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Menanggapi inisiatif tersebut, Suhardi menyatakan keterbukaan penuh Agrinas Pangan terhadap masukan ORI. Ia menilai masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting, khususnya dalam pembangunan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. "Terima kasih. Tentunya ini menjadi pedoman kami untuk menjadi arah atau kompas dalam kami berjalan," tutur Suhardi, menegaskan komitmen perusahaan untuk bertransformasi berdasarkan arahan pengawasan yang konstruktif.