OJK Perketat Pemblokiran 39.923 Rekening Judi Online, NIK Jadi Kunci Utama

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas dengan memerintahkan perbankan untuk memblokir kurang lebih 39.923 rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online.
- Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan judi daring yang dinilai berdampak luas terhadap stabilitas perekonomian dan sektor keuangan nasional.
- Jumlah rekening yang diblokir ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan sebelumnya yang tercatat sebanyak 38.796 rekening, menunjukkan eskalasi dalam pengawasan sektor keuangan digital.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas dengan memerintahkan perbankan untuk memblokir kurang lebih 39.923 rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan judi daring yang dinilai berdampak luas terhadap stabilitas perekonomian dan sektor keuangan nasional. Jumlah rekening yang diblokir ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan sebelumnya yang tercatat sebanyak 38.796 rekening, menunjukkan eskalasi dalam pengawasan sektor keuangan digital.
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menjelaskan bahwa instruksi ini mencakup pelaksanaan enhance due diligence (EDD) yang lebih ketat. Data indikasi perjudian ini diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Digital, di mana OJK juga memperluas cakupan penelusuran dengan meminta bank menutup rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari pihak-pihak yang terindikasi tersebut. Langkah ini memastikan bahwa identitas pelaku tidak hanya ditelusuri melalui satu jalur rekening, melainkan secara menyeluruh melalui data kependudukan.
Peningkatan Kasus Scam dan Peran IASC dalam Perlindungan Dana
Selain fokus pada judi online, OJK juga mencatat lonjakan kasus penipuan atau scam di sektor jasa keuangan. Dicky Kartikoyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, mengungkapkan bahwa hingga akhir Oktober 2026, total dana korban scam yang berhasil diblokir mencapai Rp967,5 miliar, atau nyaris Rp1 triliun. Peningkatan ini menyoroti urgensi penguatan sistem deteksi dini di lembaga keuangan.
Sejak beroperasi pada 22 November 2024 hingga akhir Oktober 2026, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 737.686 laporan pengaduan. Dari jumlah tersebut, teridentifikasi 1.471.112 rekening yang dilaporkan dan terverifikasi, dengan 743.589 rekening berhasil diblokir. Secara finansial, OJK mencatat bahwa dana yang telah dikembalikan kepada korban sejauh ini sebesar Rp208,9 miliar, menjadi bukti nyata efektivitas mekanisme pelindungan konsumen yang diterapkan.
Tindak Lanjut Regulasi dan Kompensasi Konsumen
Dalam rangka penegakan ketentuan pelindungan konsumen, OJK juga aktif melakukan pengawasan terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Sepanjang 1 Januari hingga 15 Oktober 2026, OJK telah memberikan 150 peringatan tertulis kepada 98 PUJK, enam instruksi tertulis, serta mengenakan 51 sanksi kepada 44 PUJK. Tindakan tegas ini bertujuan untuk mendisiplinkan pelaku usaha agar mematuhi standar layanan dan keamanan data yang tinggi.
Di sisi pemulihan hak konsumen, OJK mencatat bahwa sebanyak 157 PUJK telah melakukan penggantian kerugian kepada konsumen hingga 13 September 2026, dengan total nilai mencapai Rp84,34 miliar. Sementara itu, melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), OJK telah menangani 600.101 permintaan layanan, di mana 94.363 di antaranya merupakan pengaduan resmi. Komitmen OJK untuk terus memperketat pengawasan dan mempercepat proses pemulihan dana korban kejahatan keuangan menjadi prioritas utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.
BERITA TERKAIT (Ekonomi & Pasar)

Mantan Agen FBI Akui Curi Hampir $2,5 Juta Kripto untuk Beli Viniyard di Portugal

Pemerintah Siapkan Skema WFH/WFA untuk Urai Kemacetan Nataru 2026-2027

Paradoks Industri Pertahanan: Lonjakan Drone Tak Menyingkirkan Tank dan Jet Tempur
