Komisi VI DPR Kawal Refund LRT City, Target Penyelesaian Desember 2026

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pengembalian dana atau refund kepada konsumen proyek perumahan PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP). Pengawalan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah pertemuan lintas instansi pada 8 Oktober 2026 menyepakati percepatan penyelesaian sengketa yang melibatkan lebih dari 2.400 konsumen di lokasi Ciracas, Tebet, dan Cibubur.

Andre menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan kesepakatan yang telah dicapai antara Komisi VI DPR, Danantara, konsumen, dan pihak ADCP beserta Adhi Karya dapat terealisasi tepat waktu. Ia menekankan bahwa posko bersama penampungan pengaduan telah aktif sejak 16 Oktober 2026, dan hasilnya kini harus dilaporkan secara transparan kepada Danantara sebagai pihak yang berkepentingan.

Mekanisme Verifikasi Hukum dan Negosiasi Dana

Untuk menjamin keabsahan mekanisme pengembalian dana, ADCP dan Adhi Karya diwajibkan meminta legal opinion kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejagung. Langkah hukum ini menjadi fondasi utama sebelum negosiasi besaran dana dilakukan. Pertemuan lanjutan dijadwalkan pada 16 November 2026, di mana konsumen yang mengajukan refund akan diundang secara khusus untuk melakukan negosiasi kesepakatan angka pembayaran yang akan diterima.

"Insyaallah tanggal 16 November nanti akan ada pertemuan lanjutan di mana yang refund akan diundang untuk melakukan negosiasi kesepakatan berapa angka yang akan dibayarkan," ujar Andre di Jakarta. Ia berharap koordinasi antara ADCP, Danantara, dan Jamdatun dapat mempercepat verifikasi data konsumen agar tidak terjadi penundaan yang merugikan pihak pembeli unit apartemen.

Target Finalisasi Kewajiban Desember 2026

Komisi VI DPR menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan kesepakatan tersebut hingga tuntas. Andre memastikan bahwa target penyelesaian kewajiban pengembalian dana ditetapkan pada Desember 2026. "Kami di DPR sesuai arahan Pak Dasco akan mengawal dan memastikan kesepakatan 8 Oktober bahwa ADCP dan Adhi Karya akan menyelesaikan di bulan Desember bisa terlaksana," tegasnya. Pengawasan ketat ini bertujuan mencegah terulangnya kasus mangkrak pembangunan dan penundaan serah terima unit yang telah menjadi polemik berkepanjangan.

Di sisi lain, proyek LRT City Bekasi Eastern Green masih menghadapi tantangan tersendiri berupa kendala pemecahan sertifikat akibat krisis likuiditas pengembang, dengan target penyelesaian yang baru ditetapkan pada 2034. Meskipun demikian, fokus utama saat ini adalah penyelesaian klaim refund bagi konsumen di unit-unit yang telah terdampak, yang menjadi prioritas utama dalam agenda pengawasan legislatif bulan ini.