Dua Pengacara HAM Pakistan Divonis 10 Tahun Penjara, Dunia Kecam Tindakan 'Kriminalisasi Terorisme' atas Kasus Remeh

Pengadilan anti-terorisme di Pakistan menjatuhkan vonis tegas berupa 10 tahun penjara kepada pengacara hak asasi manusia (HAM) terkemuka, Imaan Mazari, beserta suaminya, Hadi Ali Chattha. Vonis yang dianggap janggal ini dipicu oleh dugaan keterlibatan mereka dalam mengancam keselamatan tim kriket Inggris dan Wales, sebuah tuduhan yang memicu gelombang kecaman internasional. Kasus ini mempertegas semakin sempitnya ruang kebebasan sipil di Pakistan yang kini berada di bawah dominasi penuh struktur militer yang otoriter.

Mereka didakwa membahayakan konvoi pengamanan tim kriket melalui tindakan yang dianggap 'menciptakan rasa teror'. Namun, fakta persidangan justru menunjukkan bahwa tindakan tersebut hanyalah pemindahan pembatas jalan serta percekcokan dengan petugas di kawasan Zero Point, Islamabad. Ironisnya, pengadilan sendiri menyatakan tindakan itu sebagai 'insiden biasa yang sangat lumrah dan bersifat remeh', namun tetap memaksakan penerapan Undang-Undang Anti-Terorisme dengan dalih 'pelanggaran keamanan besar' karena terjadi saat kunjungan delegasi internasional.

Mekanisme Hukum yang Dikritik sebagai 'Vonisan Pesanan'

Pengamat Kashmir-Watcher, Nilesh Kunwar, menegaskan bahwa dalih hukum dalam kasus ini runtuh oleh fakta internal. Untuk melegitimasi vonis berat tersebut, pengadilan merujuk pada tragedi serangan tim kriket Sri Lanka di Lahore pada tahun 2009. Kunwar menilai manipulasi hukum ini sebagai 'penyalahgunaan kasat mata' yang mengindikasikan adanya putusan pesanan (fixed judgment) untuk membungkam suara kritis terhadap militer, mengingat Mazari dikenal aktif memberikan bantuan hukum pro bono kepada korban penghilangan paksa etnis Baloch.

Di tengah upaya disinformasi media sosial untuk mendiskreditkannya, dunia internasional tetap memberikan apresiasi tinggi pada integritas Mazari. Pada 2025, ia dianugerahi Young Inspiration Award dari World Expression Forum. Ketika ditangkap sebelumnya, Pelapor Khusus PBB, Mary Lawlor, mengecam penggunaan sistem peradilan secara sewenang-wenang untuk intimidasi. Bagi Jenderal Asim Munir yang memegang kendali keamanan negara, Mazari dipandang ancaman serius yang harus dihilangkan dari ruang publik.

Dampak Krisis Institusional dan Bisu Politik Sipil

Kasus ini membuka kembali isu intervensi militer dalam peradilan melalui 'Doktrin Kebutuhan' yang melegitimasi tindakan inkonstitusional. Puncak krisis ini terjadi pada Maret 2024, ketika enam hakim Pengadilan Tinggi Islamabad menulis surat terbuka mengenai intimidasi dan manipulasi majelis hakim oleh intelijen ISI. Secara historis, pola manipulasi serupa pernah diterapkan terhadap para perdana menteri terpilih sebelumnya.

• Yasmine Ahmed (Amnesty International): Vonis ini adalah dakwaan telak terhadap integritas sistem keadilan.
• Patricia Gossam (Human Rights Watch): Mengkriminalisasi pengacara HAM dengan pasal terorisme mengirim pesan mengerikan bagi kebebasan berekspresi.

Perdana Menteri Shehbaz Sharif memilih membungkam di tengah tekanan diplomatik, karena kendali strategis ada di tangan militer. Dengan adanya jaminan kekebalan hukum melalui Amandemen Konstitusi ke-27, rezim merasa bebas membungkam perbedaan pendapat, menjadikan kasus Mazari sebagai realitas pahit bahwa keadilan formal tunduk pada ambisi kekuasaan.