Di Tengah Tekanan Kasus Kabut Asap, Eks Menlu Singapura Borong 100 Ribu Saham Wilmar

George Yeo, mantan Menteri Luar Negeri Singapura, baru saja menambah kepemilikannya di Wilmar International sebanyak 100.000 lembar saham. Transaksi ini membuat total kepemilikannya di raksasa agribisnis tersebut melampaui angka 1 juta saham. Pembelian ini dilakukan melalui pasar terbuka pada 4 November 2026 dengan harga US$ 2,97 per lembar, sebuah langkah yang tercatat dalam dokumen resmi di Bursa Efek Singapura.

Gerakannya tersebut menarik perhatian karena terjadi di tengah tekanan signifikan pada harga saham Wilmar yang turun lebih dari 14% dalam sebulan terakhir. Penurunan ini bertepatan dengan meningkatnya eskalasi masalah lingkungan yang melibatkan perusahaan tersebut, di mana Wilmar adalah salah satu dari sepuluh perusahaan terdaftar di Singapura yang menerima pemberitahuan resmi dari Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura (NEA) pada 23 Oktober 2026. Pemberitahuan tersebut menuntut penyediaan dokumen mengenai hubungan korporasi, konsesi lahan di Indonesia, serta upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Konteks Regulasi dan Investigasi Hukum

Isu karhutla semakin kompleks setelah amendemen undang-undang terkait kabut asap lintas batas disahkan di Parlemen Singapura pada 4 November 2026. Kepala Eksekutif Wilmar, Kuok Khoon Hong, dipanggil untuk menghadiri pertemuan tertutup pemerintah pada 29 Oktober 2026, satu hari sebelum pengesahan undang-undang tersebut. Sebagai langkah investigatif, NEA menunjuk Control Risks Group sebagai penilai independen untuk mengevaluasi keterlibatan Wilmar dalam karhutla di Indonesia yang berdampak pada Singapura dan Malaysia. Firma hukum Dentons Rodyk & Davidson turut ditunjuk sebagai penasihat hukum bagi tim penilai tersebut.

Wilmar menyatakan komitmen untuk bekerja sama secara sukarela dengan kedua firma tersebut, termasuk menanggung biaya sendiri serta memberikan akses penuh terhadap informasi, dokumen, lokasi, dan personel terkait operasional serta rantai pasokan. Perusahaan juga mengakui telah menyerahkan dokumen tahap pertama sebagai respons atas pemberitahuan NEA berdasarkan Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas.

Dampak Finansial dan Transaksi Rantai Pasokan

Di samping aspek hukum, terdapat fakta komersial yang memperkuat kaitan Wilmar dengan isu tersebut. Pada 31 Oktober 2026, Wilmar mengungkapkan bahwa perusahaan telah menjual pupuk serta bahan bakar diesel untuk alat berat kepada enam dari sepuluh perusahaan yang diidentifikasi NEA memiliki keterkaitan dengan kebakaran di Indonesia. Transaksi penjualan ini menghasilkan pendapatan sekitar US$ 22,5 juta pada tahun fiskal 2025. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya mitigasi hukum dan kerja sama investigasi, eksposur finansial dan operasional Wilmar dalam rantai pasokan yang terkait dengan kebakaran hutan masih menjadi sorotan utama pengawas di Singapura.