BPKS Desak Kebijakan Nasional: Pelabuhan Sabang Didorong Jadi Pusat Alih Muat Regional

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) secara resmi mendesak pemerintah untuk menerbitkan kebijakan nasional yang menetapkan Pelabuhan Sabang, Aceh, sebagai pusat alih muat atau transshipment hub regional. Langkah strategis ini dinilai krusial untuk mengoptimalkan potensi perdagangan dan logistik nasional, sebuah agenda yang sudah direncanakan sejak awal tahun 2000-an namun kini memerlukan kejelasan arah pemanfaatan yang definitif melalui dorongan agenda nasional.

Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen, menegaskan urgensi kebijakan tersebut dalam diskusi kelompok terpumpun bersama media di Kota Sabang. Ia menjelaskan bahwa konsep awal pengembangan kawasan ini dirancang untuk memungkinkan barang impor masuk, diolah, lalu didistribusikan ke wilayah lain. Infrastruktur fisik, seperti Portas CT-3 seluas 12 hektare yang dilengkapi area bongkar muat dan penyimpanan peti kemas, sebenarnya telah dibangun oleh pemerintah, namun belum dimanfaatkan secara maksimal karena belum adanya payung kebijakan strategis.

Minat Investasi India dan Kajian Kebutuhan Modal

Iskandar mengungkapkan bahwa pihak internasional, khususnya India, telah menunjukkan minat serius terhadap proyek ini. Sejak 2018, pemerintah India telah lima kali menyampaikan tawaran kerja sama dalam pengembangan Pelabuhan Sabang. Data historis menunjukkan bahwa konsultan asal India pernah melakukan studi pada 2001 yang rampung di 2003, memperkirakan kebutuhan investasi mencapai 104 juta dolar AS untuk mewujudkan pusat alih muat ini. Dalam skema pembiayaan yang ditawarkan, India mengusulkan porsi investasi pemerintahnya sebesar 80–85 persen, sementara Indonesia diharapkan menyumbang 15–20 persen. Hingga saat ini, potensi logistik tersebut belum terwujud sepenuhnya, sehingga BPKS terus mengusulkan agar fasilitas yang sudah memadai ini memiliki kejelasan arah pemanfaatan melalui agenda nasional.

Di samping alih muat, BPKS juga mengidentifikasi potensi lain dari Pelabuhan Sabang, antara lain:

• Pangkalan logistik untuk kegiatan minyak dan gas bumi di wilayah South Andaman, yang hanya memerlukan tambahan fasilitas gudang berluas sekitar 10.000 meter persegi karena saat ini baru tersedia sekitar 4.000 meter persegi.
• Destinasi wisata kapal pesiar atau cruise tourism yang membutuhkan penyiapan destinasi wisata dan fasilitas pendukung ekosistem pariwisata secara khusus.

Dampak Strategis bagi Ekosistem Logistik dan Energi

Pengembangan fungsi sabang sebagai pangkalan logistik migas dinilai sangat realistis karena sebagian fasilitas pendukung sudah tersedia. Iskandar memproyeksikan bahwa dalam jangka enam tahun fase pengembangan oil and gas, ekosistem tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa membutuhkan investasi yang terlalu besar di luar penyempurnaan gudang. Dengan sinergi antara pelabuhan, logistik migas, dan potensi wisata bahari, Sabang berpotensi menjadi simpul strategis yang mendongkrak ekonomi regional dan nasional. Keberhasilan rencana ini sangat bergantung pada respons cepat pemerintah pusat dalam menerbitkan regulasi pendukung yang memfasilitasi investasi asing dan integrasi antarsektor.