BNPB Gelontorkan Rp11,3 Miliar untuk Rekonstruksi Infrastruktur Lombok Timur

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) resmi menyalurkan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) sebesar Rp11,377 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dana strategis ini ditujukan untuk mempercepat pemulihan sejumlah fasilitas umum yang rusak akibat bencana, dengan fokus utama pada perbaikan infrastruktur vital yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

Kabupaten Lombok Timur bukan satu-satunya wilayah penerima manfaat; secara nasional, terdapat 35 daerah lainnya yang turut mendapatkan alokasi serupa dengan total anggaran keseluruhan mencapai Rp564,572 miliar. Penyaluran dana ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk memastikan pemulihan pascabencana berjalan efektif dan tepat sasaran di berbagai penjuru Indonesia.

Rincian Alokasi Dana dan Target Infrastruktur

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, merinci bahwa dana hibah tersebut akan dialokasikan secara spesifik untuk rekonstruksi tiga jembatan penghubung utama serta rehabilitasi satu gedung sekolah. Infrastruktur yang menjadi prioritas perbaikan meliputi Jembatan Apitaik-Teko di Desa Teko, Kecamatan Pringgabaya; Jembatan Ulem-ulem di Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur; serta Jembatan Berang Panas-Jeruk Manis di Desa Jeruk Manis, Kecamatan Sikur.

• Rekonstruksi Jembatan Apitaik-Teko (Kec. Pringgabaya)
• Rekonstruksi Jembatan Ulem-ulem (Kec. Sikur)
• Rekonstruksi Jembatan Berang Panas-Jeruk Manis (Kec. Sikur)
• Rehabilitasi Gedung SMPN SATAP 1 Montong Gading (Kec. Montong Gading)

Dana ini wajib dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat dan harus dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Harapan Percepatan Ekonomi dan Penguatan Koordinasi

Haerul Warisin menyampaikan apresiasi tinggi atas bantuan ini, menilai bahwa percepatan pemulihan infrastruktur sangat krusial agar aktivitas masyarakat dapat segera pulih seperti sedia kala. "Semoga bantuan ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujar Haerul. Ia menekankan bahwa infrastruktur yang prima adalah fondasi bagi pemulihan roda perekonomian lokal yang sempat terhambat akibat bencana.

Selain infrastruktur fisik, Bupati juga menyoroti pentingnya penguatan sistem koordinasi kebencanaan. Ia menyambut baik rencana pembentukan Balai Penanggulangan Bencana di tingkat Provinsi NTB. "Bahwa ke depan akan ada Balai BNPB di provinsi. Ini sangat kami syukuri, karena selama ini kami terlalu jauh berkomunikasi," katanya. Keberadaan balai di tingkat provinsi dinilai akan memangkas jarak birokrasi, mempercepat jalur koordinasi, serta memudahkan pengawasan pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah.