OJK Sikat 169 Pelanggar Pasar Modal dengan Denda Rp2,23 Triliun per Oktober 2026

Regulator keuangan nasional menunjukkan penekanan terhadap integritas pasar dengan menjatuhkan sanksi berat bagi pelanggar aturan. Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2026, total denda mencapai Rp2,23 triliun telah dibebankan kepada 169 pihak yang melanggar norma di sektor pasar modal.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari komitmen OJK dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar. Selain penalti finansial, otoritas juga mengambil tindakan struktural terhadap institusi yang gagal mematuhi ketentuan, mencerminkan pergeseran dari pengawasan pasif menjadi penegakan hukum yang aktif dan berkala.

Detail Sanksi Administratif dan Tindakan Tegas OJK

Hasan Fawzi merinci bahwa sanksi administratif yang diterapkan tidak hanya terbatas pada denda. Selama periode Januari hingga Oktober 2026, OJK mencatat enam sanksi pencabutan izin, satu sanksi pencabutan tanda terdaftar, serta lima perintah tertulis yang ditujukan untuk menghentikan praktik-praktik tidak sesuai regulasi. Rincian sanksi tersebut meliputi:

• 6 sanksi pencabutan izin bagi entitas yang dinyatakan melanggar standar operasional dan legalitas.
• 1 sanksi pencabutan tanda terdaftar yang mengakhiri status terdaftar suatu produk atau pihak di pasar.
• 5 perintah tertulis sebagai instrumen komando untuk segera melakukan perbaikan atau penghentian aktivitas tertentu.
• Total denda kumulatif Rp2,23 triliun yang dibayarkan oleh 169 pelaku pasar.

Hasan menjelaskan, "Secara ytd per Oktober 2026, OJK memberikan sanksi administrasi atas kasus PMDK terdiri dari sanksi denda Rp 2,23 triliun kepada 169 pihak 6 sanksi," ungkapnya dalam konferensi pers virtual pada Kamis (5/11/2026). Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap pelanggaran, baik oleh individu maupun korporasi, akan diukur dengan standar akuntabilitas yang tinggi.

Penguatan Tata Kelola dan Transparansi Bursa Efek Indonesia

Di samping penindakan, OJK mendorong penguatan fundamental tata kelola di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Fokus utama penguatan ini mencakup transparansi kepemilikan saham, khususnya terkait saham free float, serta penguatan peran komite independen dalam pengawas internal. OJK juga tengah menyempurnakan perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan meningkatkan sistem pengawasan atau surveillance perdagangan saham untuk mendeteksi anomali secara lebih dini.

Sebagai langkah preventif, OJK terus melakukan keterlibatan intensif dengan berbagai penyedia indeks atau index provider untuk menyelaraskan metodologi dan data pasar. "Engagement dengan index provider terus dilakukan secara intensif," tutup Hasan. Strategi ganda antara penegakan hukum yang keras dan reformasi tata kelola yang transparan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan kredibilitas pasar modal Indonesia di kancah global.