Kemlu RI: Perbedaan Sikap RI-Singapura Soal Asap Lintas Batas Tak Ganggu Persatuan ASEAN

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa perbedaan pandangan antara Indonesia dan Singapura terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap lintas batas tidak akan menggerus persatuan negara-negara anggota ASEAN. Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu RI, Ina Hagniningtyas Krisnamurthi, menyatakan bahwa divergensi kebijakan nasional adalah hal yang wajar dalam dinamika kawasan, namun hal tersebut tidak boleh menjadi penghambat bagi kelangsungan diplomasi. "Di dalam diplomasi, saya pernah mengajarkan kepada teman-teman diplomat junior, diplomasi itu kata yang paling mudah diucapkan, tetapi sebetulnya membutuhkan dialog yang tidak berhenti," ujar Ina dalam media gathering persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Kemlu RI, Rabu (4/11).

Ina menjelaskan bahwa ke-11 negara anggota ASEAN memiliki spektrum kondisi ekonomi yang beragam, mulai dari negara yang masih kurang berkembang (less developed), negara berkembang (developing), hingga ekonomi yang lebih maju (emerging economy). Meskipun terdapat ketimpangan tersebut, komitmen untuk terus bertemu dan berdialog harus dipertahankan. "Tetapi, kita tetap saja bertemu. Dan menurut saya, diplomasi itu tidak boleh berhenti meskipun kebijakan nasional masing-masing berbeda-beda," tambah Ina.

Indonesia sebagai Korban Terbesar dan Peran Pusat Koordinasi ASEAN

Terkait isu pencemaran kabut asap lintas batas (transboundary haze pollution), Ina mengingatkan bahwa dampak karhutla paling besar dirasakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Indonesia harus segera menghentikan karhutla. "Pada prinsipnya adalah Menlu Indonesia menegaskan bahwa korban terbesar yang terutama adalah Indonesia. Sehingga tentunya Indonesia harus dan Presiden juga sudah mengerahkan 71.000 itu kan luar biasa. Jadi intinya adalah bahwa Indonesia harus mengupayakan karhutlah ini berhenti dengan segera mungkin karena korbannya yang terbanyak adalah rakyat kita sendiri," kata Ina.

Ina juga menyoroti urgensi percepatan operasionalisasi ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC). Pusat koordinasi yang berlokasi di Indonesia ini membutuhkan ratifikasi dari enam negara anggota agar dapat beroperasi penuh. Namun, hingga saat ini, baru Vietnam yang meratifikasi kesepakatan tersebut. Ina menekankan pentingnya keberadaan pusat ini sebagai game changer yang memperkuat kesepakatan ASEAN sejak 2003 serta sistem monitoring yang didorong Indonesia pada 2013. "Center itu harus up and running. Kalau tidak, tidak ada gunanya kita membuat center yang kakinya buntung. Jadi, kita harus segera mengimplementasikan apa yang kita idam-idamkan melalui center itu," tegasnya.

Respons Singapura dan Komitmen Hubungan Bilateral

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, memastikan hubungan negaranya dengan Indonesia akan tetap terjaga di tengah sorotan persoalan kabut asap. Pernyataan tersebut disampaikan Vivian setelah bertemu Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang pada Rabu (28/10). Ia mengakui adanya perbedaan pandangan dalam sejumlah persoalan, namun menilai hal tersebut merupakan dinamika wajar dalam hubungan bilateral kedua negara.