Jokowi Hadiri Sidang Roy Suryo sebagai Saksi, Hakim Ancam Keluarkan Pihak yang Melanggar Tata Tertib Live Streaming

Joko Widodo hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), untuk bersaksi dalam sidang kasus fitnah ijazah dengan terdakwa Roy Suryo. Suasana persidangan berlangsung ketat di mana hakim menjatuhkan peringatan tegas terkait penghalangan hak sidang dan tata tertib hukum yang berlaku.

Ketua majelis hakim, Christina Endarwati, secara langsung menegur pengunjung, awak media, maupun tim kuasa hukum terdakwa yang diduga menyiarkan jalannya sidang secara live melalui media sosial, khususnya platform TikTok. Peringatan ini muncul setelah ditemukan indikasi pelanggaran terhadap kerahasiaan jalannya persidangan yang seharusnya dijaga demi proses peradilan yang adil dan tidak terpengaruh opini publik secara instan.

Peringatan Hakim dan Tuduhan Hukum

Christina menegaskan bahwa siapa pun yang mengulangi pelanggaran atau tidak menghormati tata tertib akan dikeluarkan secara paksa dari ruang sidang. "Kami akan mengeluarkan siapapun yang tidak menghormati dan mentaati tata tertib persidangan," tegasnya. Di sisi substansi kasus, jaksa penuntut umum mendakwaan Roy Suryo telah menyebarkan informasi palsu mengenai keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI tersebut.

• Pelanggaran Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP.
• Subsider Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) UU ITE.
• Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE.
• Dan pelanggaran Penyesuaian Pidana UU No. 1 Tahun 2026.

Dakwaan ini menyoroti potensi pencemaran nama baik yang dilakukan melalui ruang digital, menunjukkan bahwa sengketa hukum kini meluas dari ranah fisik ke ranah virtual dengan konsekuensi pidana yang berat.

Rekayasa Lalu Lintas dan Dampak Logistik

Hadirnya mantan kepala negara di lokasi persidangan turut memicu penyesuaian logistik keamanan dan mobilitas di kawasan Cakung. Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Satlantas Polres Metro Jakarta Timur memberlakukan rekayasa lalu lintas situasional, termasuk penutupan sementara Jalan Dr. Soemarno untuk menjamin kelancaran dan keamanan.

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, Harlem Simanjuntak, menjelaskan bahwa penutupan bersifat situasional dan dinamis. Ia menyatakan, "Kami terus memantau kondisi di lapangan... dibuka-tutup sesuai kondisi di lapangan, dan disertai rute pengalihan yang jelas." Sebagai konsekuensi, layanan Transjakarta Koridor 11 (rute 11A dan 11D) tetap beroperasi namun tidak melintasi jalur yang ditutup, sementara Halte Penggilingan dan Halte Walikota sementara waktu tidak melayani naik-turunkan penumpang. Masyarakat diimbau merencanakan perjalanan dengan lebih awal untuk menghindari kemacetan di sekitar lokasi persidangan.