Indef Ungkap 4 Faktor Kunci: Stok Beras Melimpah Tak Cukup Tekan Harga di Pasar

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) membeberkan empat faktor struktural yang menyebabkan harga beras nasional tetap tinggi, meskipun cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat melimpah mencapai 4,56 juta ton pada Oktober 2026. Dalam diskusi publik di Jakarta, Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan INDEF, Afaqa Hudaya, menegaskan bahwa besarnya stok di gudang pemerintah belum sepenuhnya menjamin ketersediaan pasokan di pasar ritel maupun keterjangkauan harga bagi masyarakat luas.

Kondisi ini menciptakan paradoks di mana data makro menunjukkan kecukupan pangan, namun realitas di pasar menunjukkan tekanan inflasi yang signifikan. Afaqa menjelaskan bahwa konsentrasi stok di gudang pemerintah menyebabkan distribusi tidak merata, sementara dinamika pasar gabah juga turut mempengaruhi harga akhir produk beras.

Empat Faktor Struktural Penghambat Penurunan Harga

Afaqa Hudaya merinci empat penyebab utama tingginya harga beras. Pertama, stok terkonsentrasi di gudang pemerintah sehingga tidak seluruhnya tersalurkan langsung ke pasar. Kedua, penyerapan gabah dalam jumlah besar oleh Bulog saat panen menyebabkan pasokan gabah di penggilingan menipis. "Jadi ketika panen menyusut karena El Nino, penggilingan saling berebut gabah yang terbatas sehingga harga gabah naik dan harga beras di pasar juga ikut naik," ujar Afafa. Ketiga, volume intervensi pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih relatif kecil, dengan penyaluran Oktober 2026 hanya mencapai 123 ribu ton atau kurang dari lima persen kebutuhan konsumsi nasional bulanan. Keempat, terdapat kebocoran distribusi berupa praktik pengemasan ulang beras SPHP menjadi beras premium untuk dijual dengan harga lebih mahal, serta risiko penurunan kualitas akibat penyimpanan stok yang terlalu lama.

Secara data, rata-rata harga beras medium pada Oktober 2026 mencapai Rp14.677 per kilogram. Angka ini melampaui HET zona 1 sebesar Rp13.500 dan zona 2 sebesar Rp14.000 per kilogram, mengindikasikan adanya disrupsi harga yang nyata di tingkat konsumen.

Rekomendasi Kebijakan dan Pengawasan Distribusi

Menanggapi kondisi tersebut, Indef merekomendasikan pemerintah untuk memperbesar penyaluran SPHP secara bertahap, dengan prioritas pada provinsi yang mengalami inflasi pangan tinggi. Selain itu, pengawasan distribusi perlu diperketat disertai sanksi tegas terhadap praktik pengemasan ulang beras bantuan. Afafa menekankan bahwa ketahanan pangan seharusnya diukur dari keterjangkauan harga di pasar, bukan sekadar akumulasi stok di gudang, agar manfaat CBP benar-benar dirasakan oleh masyarakat.