Indonesia Resmi Kampanyekan Pencalonan Anggota Tidak Tetap DK PBB Periode 2029-2030

Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan kampanye pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2029-2030. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang, seperti dilansir dalam pernyataan pers pada Kamis (22/10/2026), menyatakan bahwa langkah penggalangan dukungan internasional telah dimulai secara aktif.

Menurut keterangan Kemenlu, upaya meyakinkan negara-negara mitra mengenai komitmen dan kesiapan Indonesia dalam menjaga perdamaian menjadi fokus utama sejak kampanye diresmikan. Pemilihan untuk menentukan siapa yang akan mengisi kursi tersebut baru akan digelar pada Juni 2028.

Jeda waktu menuju pemilihan itu dipandang pemerintah sebagai keuntungan strategis untuk melakukan konsolidasi. Yvonne menjelaskan bahwa masa persiapan ini akan dimanfaatkan untuk mengumpulkan dukungan sebanyak mungkin dari berbagai negara agar Indonesia dapat menempati kursi di dewan keamanan tersebut.

Terkait diplomasi tingkat menteri, Yvonne mengakui belum ada pembicaraan spesifik mengenai dukungan pencalonan ini saat Menteri Luar Negeri RI bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia. Hal tersebut dinilai wajar karena pertemuan itu merupakan yang pertama bagi kedua pejabat tinggi negara. Meski demikian, ia memastikan agenda pencalonan ini akan terus dibawa oleh Menlu RI dalam setiap pertemuan dengan mitranya di berbagai kesempatan.

Selain mencalonkan diri ke DK PBB, Indonesia juga memantau kriteria pemilihan Sekretaris Jenderal PBB yang baru. Pemerintah berharap pemimpin organisasi dunia selanjutnya mampu mendorong reformasi agar PBB lebih kredibel, relevan, serta dapat menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang atau Global South.