BPS: 17 Provinsi Tembus Pertumbuhan Ekonomi di Atas 5,45 Persen di Semester I 2026

Sebelas belas dari tiga puluh delapan provinsi di Indonesia berhasil menembus ambang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45 persen pada Semester I 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan performa daerah ini tidak terpusat di Jawa, melainkan tersebar di berbagai wilayah. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, angka nasional tersebut adalah akumulasi dari mesin ekonomi daerah yang kini bekerja lebih keras dan inovatif.

Amarlia merinci 17 provinsi yang melampaui rata-rata nasional itu dalam acara Mata Lokal Fest 2026 di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Rabu (7/10). Daftar pelaju tertinggi dipimpin oleh Maluku Utara dengan lonjakan 17,43 persen, disusul Nusa Tenggara Barat (10,42 persen) dan Kepulauan Riau (7,02 persen). Wilayah lain seperti Gorontalo (6,94 persen), Sulawesi Tengah (6,84 persen), dan Sulawesi Selatan (6,22 persen) turut menyumbang pertumbuhan signifikan di atas markas nasional.

Fenomena serupa juga terlihat di Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten tumbuh berkisar antara 5,57 persen hingga 5,84 persen. Bahkan, kawasan metropolitan DKI Jakarta tercatat tumbuh 5,55 persen, sedikit di bawah Bali yang mencatatkan 5,68 persen. Sebaran ini menunjukkan bahwa pusat-pusat ekonomi tua tetap kompetitif meski bersaing dengan daerah yang berbasis sumber daya alam baru.

Amalia menekankan bahwa pendorong utama pertumbuhan ini bukan lagi hanya sektor pertambangan, melainkan industri manufaktur dan program hilirisasi. "Ternyata, begitu ada hilirisasi, dalam hal ini adalah menggerakkan industri manufaktur, itu ternyata mampu bisa mendorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut," ujar Amalia. Hal ini membuktikan bahwa transformasi struktur ekonomi di level daerah mulai menunjukkan hasil nyata pada semester pertama 2026.

Di tingkat lebih granular, BPS mencatat 39 kabupaten/kota di Jawa, 29 di Sulawesi, dan 9 di Sumatra tumbuh di atas 6 persen. Contoh konkret muncul dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, yang tumbuh 8,14 persen berkat smart farming di 35 ribu hektar lahan. Sementara itu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, menembus 6,85 persen melalui pengolahan komoditas porang dan modernisasi peternakan. "Intinya adalah kalau daerah itu mau tumbuh tinggi tidak perlu harus berbasis tambang. Bisa kalau dia punya sumber daya alam lainnya asal dinaikkan produktivitasnya," tegas Amalia.

Analisis Redaksi

Pergeseran narasi pertumbuhan ekonomi dari konsentrasi Jawa menuju diversifikasi nasional tampak nyata dalam data BPS ini. Dominasi 39 kabupaten di Jawa yang tumbuh di atas 6 persen menunjukkan bahwa sentralisasi ekonomi perlahan terurai, digantikan oleh klaster-klaster pertumbuhan baru di Sulawesi dan Sumatra. Ini merupakan indikator positif bagi otonomi daerah dan efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal yang telah berjalan dua dekade terakhir.

Kunci perubahan adalah pergeseran dari ekstraksi ke pengolahan. Dengan hilirisasi yang mendorong industri manufaktur dan inovasi pertanian seperti di Ngawi dan Sidrap, Indonesia berhasil mengurangi ketergantungan pada harga komoditas mentah global. Ini meningkatkan ketahanan ekonomi daerah terhadap volatilitas pasar internasional.

Menjaga momentum ini menuntut konsistensi investasi infrastruktur logistik di daerah-daerah non-Jawa. Tanpa rantai pasok yang efisien, potensi nilai tambah yang tercipta dari hilirisasi akan tertahan. Pemerintah perlu memetakan hambatan biaya logistik yang masih membungkam potensi pertumbuhan daerah pesisir dan kepulauan, agar lompatan ganda di Maluku Utara dan NTB bukan sekadar anomali statistik semata.