Polda Metro Selidiki Dugaan Penganiayaan Berencana Koordinator BEM UI di Tebet

Polda Metro Jaya resmi menggelar penyelidikan mendalam terkait dugaan penganiayaan berencana yang menimpa Hafidz Hernanda, Koordinator Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia. Kasus ini bermula dari laporan resmi yang didaftarkan ke SPKT Polda Metro Jaya pada Selasa (6/10), sehari setelah insiden serius terjadi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Hafidz, yang akrab disapa Bapis, mengalami kekerasan, pencurian, hingga ancaman pembunuhan oleh orang tak dikenal (OTK) pada Minggu (4/10). Proses hukum kini berada di tangan polisi, dengan status terduga pelaku masih dalam tahap lidik.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengonfirmasi penerimaan laporan tersebut pada Rabu (7/10). Ia menegaskan bahwa pihak kepolisian menerima aduan terkait pencurian dengan kekerasan dan atau penganiayaan berencana. "Benar ada laporan tentang pencurian dengan kekerasan dan atau penganiayaan berencana. Terlapor dalam lidik (penyelidikan)," jelas Budi kepada wartawan. Hingga saat ini, detail mengenai identitas pelaku atau motif di balik serangan tersebut belum diungkap secara terbuka. Budi menambahkan bahwa proses penyelidikan sedang berlangsung secara intensif untuk menguak kronologi peristiwa yang mengancam nyawa mahasiswa tersebut.

Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, menuturkan kronologi awal kejadian saat berada di Polda Metro Jaya. Peristiwa terjadi saat Hafidz dalam perjalanan pulang usai melakukan konsolidasi di wilayah Tebet. Ia mengendarai sepeda motor menuju alamat di Jalan Tebet Barat Dalam IX Nomor 21. Di perjalanan itu, ia tiba-tiba diserang oleh OTK. "Dalam perjalanan pulangnya usai konsolidasi, teman kami Hafidz yang kerap kami panggil Bapis, yang mengendarai sepeda motor menjadi korban tindak kekerasan, penganiayaan, pencurian, dan ancaman pembunuhan oleh orang tak dikenal (OTK)," ungkap Fathimah. Deskripsi ini mengindikasikan bahwa korban tidak hanya dirampok, tetapi juga diancam secara fisik dan verbal yang serius.

Laporan BEM UI teregister dengan nomor LP/B/7493/X/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Ada tiga pasal utama yang didaftarkan untuk memburu pelaku. Pertama, Pasal 497 ayat (2) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Kedua, Pasal 467 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan dengan rencana. Ketiga, Pasal 449 ayat (1) KUHP tentang pengancaman pembunuhan. Pemilihan pasal-pasal berat ini menunjukkan keseriusan korban dan organisasinya dalam menuntut keadilan. Fathimah menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil dengan persetujuan langsung dari Hafidz mengingat urgensi dan kesusahan yang dialaminya.

Budi Hermanto menyatakan keprihatinan mendalam atas kejadian yang menimpa korban. "Polda Metro Jaya melakukan serangkaian penyelidikan terhadap peristiwa ini, dan kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa korban," ucapnya. Penyelidikan ini krusial mengingat insiden melibatkan aktivis kampus di ruang publik. Keamanan mahasiswa dalam melakukan kegiatan advokasi atau konsolidasi menjadi sorotan pasca-insiden. Publik kini menunggu hasil investigasi polisi, termasuk apakah ada keterlibatan kelompok tertentu atau murni tindakan kriminal jalanan yang eskalatif.

Analisis Redaksi

Perlu dicermati bahwa penggunaan istilah 'penganiayaan dengan rencana' dalam pasal yang dilaporkan mengisyaratkan adanya unsur perencanaan atau premeditated dalam tindakan kekerasan. Ini bukan sekadar pencurian jalanan biasa yang spontan, melainkan serangan terarah yang berujung pada ancaman pembunuhan. Fakta ini menggeser narasi dari kasus kriminalitas biasa menjadi potensi penyiratan politis atau intimidasi terhadap aktivis mahasiswa, terutama mengingat latar belakang korban sebagai koordinator sosial-politik BEM UI.

Langkah BEM UI melaporkan kasus ini secara cepat, hanya dua hari setelah kejadian, menunjukkan kesiapan institusional dan kesadaran hukum yang tinggi. Namun, tantangan terbesar kini terletak pada tahap penyelidikan (lidik) oleh Polda Metro Jaya. Jika terlapor belum jelas, proses pembuktian motif dan pelaku akan memakan waktu. Publik perlu mewaspadai kemungkinan hambatan dalam pengungkapan jika kasus ini ternyata melibatkan jaringan yang lebih kompleks. Kejelasan informasi dari kepolisian menjadi kunci untuk mencegah spekulasi liar di ruang publik.