Prabowo Minta Bakom Dengarkan Kritik, Bukan Sekadar Serukan Program di Hambalang
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.
Persaingan informasi di ruang digital kini menjadi medan strategis bagi eksekutif. Presiden Prabowo Subianto memanggil pimpinan baru Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (4/10) untuk menyelaraskan ulang arah strategi komunikasi negara.
Di hadapan Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Fadli Tri Hartono, Prabowo tidak hanya membahas cara mempromosikan program kerja, tetapi menegaskan bahwa lembaganya harus menjadi jembatan dua arah. "Tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengutip arahan Presiden.
Teddy menambahkan dalam unggahan di akun resmi @sekretariat.kabinet bahwa diskusi tersebut fokus pada penguatan peran Bakom dalam menyampaikan hasil dan manfaat kebijakan secara utuh. Syarat mutlak yang ditekankan adalah penggunaan bahasa sederhana yang mudah diterima publik, serta penjelasan mendalam mengenai arah dan pemikiran di balik setiap keputusan yang diambil.
Penunjukan Syahganda Nainggolan sebagai pucuk pimpinan Bakom sebelumnya dilakukan pada Jumat (2/10), menggantikan M. Qodari yang kini menjabat di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Ini merupakan rotasi keempat dalam kepemimpinan lembaga tersebut selama hampir dua tahun masa kerja Prabowo, setelah berawal dari Hasan Nasbi, lalu Angga Raka Prabowo, dan kini Syahganda.
Perubahan cepat di kursi kepemimpinan Bakom, yang sebelumnya bernama Kantor Komunikasi Kepresidenan, mengindikasikan dinamika internal yang sibuk dalam mengelola narasi pemerintahan. Pertemuan di Hambalang ini diharapkan menjadi titik balik untuk memastikan setiap kebijakan Presiden dipahami secara komprehensif, sekaligus menjamin aspirasi rakyat terdengar jelas oleh otoritas negara.
Analisis Redaksi
Kehadiran Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala memperkuat sinyal konsolidasi di tubuh Bakom. Frekuensi pergantian pucuk pimpinan yang mencapai empat kali dalam waktu singkat menunjukkan bahwa peran lembaga ini sangat krusial dan sensitif dalam ekosislem politik. Stabilitas komunikasi publik menjadi prioritas tinggi agar tidak ada distorsi antara kebijakan pusat dan persepsi masyarakat bawah.
Tekanan untuk "mendengarkan" kritik adalah manuver defensif yang cerdas. Di tengah potensi resistensi terhadap reformasi, pemerintah membutuhkan saluran resmi untuk menangkap denyut nadi publik sebelum isu berkembang menjadi krisis reputasi. Dengan menjadikan Bakom sebagai agregator keluhan dan kritik, risiko terfragmentasinya narasi di media sosial dapat diminimalisir secara signifikan.
Ke depan, keberhasilan strategi ini bergantung pada kecepatan respons Bakom dalam menerjemahkan masukan tersebut menjadi kebijakan nyata. Jika hanya berhenti pada level administratif, kepercayaan publik bisa terkikis. Publik akan mengamati apakah "dialogis" yang dijanjikan benar-benar berdampak pada perubahan substansi kebijakan atau sekadar formalitas prosedur.
