Said Aqil: Wantimpres Bukan Arena Popularitas, Janji Sampaikan Opini Jujur ke Prabowo

Said Aqil Siroj menegaskan bahwa barunya dalam Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bukan ruang untuk mengejar citra atau popularitas, melainkan amanah strategis untuk memberikan nasihat yang jujur, objektif, dan konstruktif kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tegas itu dilontarkan Said tepat usai prosesi pelantikannya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 2 Oktober. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut menolak pendekatan transaksional dalam dinamika istana. Baginya, integritas seorang pengacara senior yang kini beralih peran menjadi penasihat negara harus diuji lewat keberanian menyampaikan fakta, bukan sekadar persetujuan belaka.

Said merinci spektrum isu yang akan menjadi ruang geraknya. Mulai dari penguatan persatuan nasional, regulasi kehidupan keagamaan dan kebangsaan, sektor pendidikan, hingga stabilitas ekonomi. Ia mewanti-wanti bahwa segala rekomendasinya akan selalu berpijak pada kebutuhan mendesak negara. "Tetapi tentu saya akan melihat apa yang menjadi kebutuhan dan arahan Presiden," ujar dia, menegaskan posisi Wantimpres yang bersifat eksekutif dalam arti memberi input kebijakan kepada pemegang kekuasaan tertinggi.

Posisi ini mengindikasikan desain Wantimpres yang dirancang sebagai kekuasaan konstitusional non-partisan. Wantimpres diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, yang juga merangkap sebagai anggota. Total 26 figur elite mengisi struktur ini, mencakup spektrum yang sangat luas: dari istri Presiden ke-4 RI Sinta Nuriyah Wahid, aktivis Rocky Gerung, hingga pakar hukum tata negara Margarito Kamis. Komposisi ini menyiratkan niat pemerintah untuk merangkul berbagai faksi ideologis dalam satu panel penasihat.

Kehadiran figur-figur dari latar belakang non-pemerintah ini menjadi sorotan publik. Dalam sejarah politik Indonesia, Wantimpres seringkali dianggap sekadar lembaga pelengkap yang minim dampak nyata dalam pengambilan keputusan eksekutif. Janji Said Aqil untuk bersikap "jujur" sekaligus menegaskan bahwa ia melihat kepentingan bangsa di atas segalanya, menjadi ujian utama apakah institusi ini akan benar-benar berfungsi sebagai sistem peredam (shock absorber) yang kredibel bagi kebijakan Presiden, atau sekadar formalitas birokrasi yang baru.

Analisis Redaksi

Jaminan moral yang diucapkan Said Aqil sebenarnya adalah respons atas kekhawatiran umum: bahwa Wantimpres akan berubah menjadi cerminan keputusan eksekutif. Frase "objektif dan konstruktif" menunjukkan kesadaran bahwa seorang penasihat yang hanya mengangguk (yes-man) tidak memiliki nilai tambah. Ia harus berani melakukan *check and balance* secara internal terhadap pikiran-pikiran Presiden. Jika seluruh anggota lain hanya pasif, maka peran Said akan terasa hampa dan institusi ini kembali kehilangan legitimasi.

Sudah saatnya kita menguji substansi dari janji ini. Dalam beberapa bulan ke depan, publik akan menilai bukan dari retorika pelantikan, melainkan dari seberapa jauh rekomendasi Wantimpres muncul dalam dokumen-dokumen kebijakan negara. Apakah saran soal kehidupan keagamaan dan ekonomi yang disinggung Said benar-benar terintegrasi dalam kebijakan fiskal atau regulasi pemerintah?

Langkah logis berikutnya adalah mengawal output kerja dari 26 anggota Wantimpres ini. Jika mereka terus membisu dan hanya berfungsi sebagai forum silaturahmi elite, maka eksistensi institusi ini sebaiknya dievaluasi. Keberhasilan Prabowo Subianto tidak hanya ditentukan oleh kabinet eksekutifnya, tetapi juga oleh kekuatan intelijen politik yang ia dapat dari para penasehatnya. Kehadiran orang-orang seperti Rocky Gerung dan Sinta Nuriyah Wahid diharapkan bisa menyuntikkan dinamika berpikir yang tidak linear, agar keputusan istana tidak terjebak dalam sudut pandang sempit partai atau golongan tertentu.