Prabowo Lantik 24 Anggota Wantimpres, Agum Gumelar Harap Kebijakan Lebih Terarah

Pengangkatan Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres kini menjadi sorotan pasca pelantikan resmi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (2/10). Dari 24 anggota yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P/2026, Agum Gumelar menegaskan kesiapannya memberikan masukan strategis agar kebijakan eksekutif lebih terukur.

Saat ditanya usai agenda pelantikan, Agum menyatakan bahwa peran Wantimpres adalah memastikan langkah-langkah Presiden dalam mengambil keputusan tidak sekadar reaktif, melainkan memiliki arah yang jelas. "Saya rasa ini satu langkah yang kalau saya anggap sangat bagus untuk bisa memperbaiki atau memberikan masukan kepada pertimbangan presiden, agar supaya presiden dalam mengambil langkah-langkahnya itu lebih terarah, lebih terukur," ujar Agum. Pernyataan ini mengindikasikan adanya ekspektasi tinggi terhadap fungsi konsultatif lembaga ini di awal masa kepemimpinan Prabowo.

Secara struktural, formasi baru ini dipimpin oleh Pratikno sebagai ketua, dengan Hatta Rajasa menjabat wakil ketua dan Muhammad Qodari sebagai sekretaris. Daftar anggota lain mencakup spektrum luas, mulai dari tokoh seperti Shinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, hingga figur publik seperti Chairul Tanjung, Rocky Gerung, dan Budi Gunawan. Komposisi ini menandakan diversitas latar belakang yang mencakup akademisi, mantan pejabat, dan praktisi.

Menurut Agum, ruang lingkup masukan Wantimpres tidak terbatas pada satu sektor spesifik. Ia merinci bahwa berbagai persoalan terkait kehidupan berbangsa dan bernegara dapat menjadi bahan pertimbangan, mencakup politik, ekonomi, budaya, ideologi, hingga kehidupan masyarakat dan olahraga. "Dalam semua masalah yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara ini... ya semua masalah lah yang bisa dijadikan mungkin bahan pertimbangan presiden," kata Agum. Fleksibilitas ini menjadi karakteristik utama dibandingkan lembaga pertimbangan lain yang biasanya memiliki batasan teknis lebih ketat.

Pelantikan ini juga melibatkan nama-nama besar lainnya seperti Salim Segaf Aljufri, Soekarwo, Dato Sri Tahir, dan Ignasius Jonan. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa Wantimpres diincar sebagai wadah integrasi berbagai elemen masyarakat dan politik untuk mendukung stabilitas kebijakan nasional di bawah komando Presiden. Dengan 24 anggota, koordinasi internal akan menjadi kunci efektivitas lembaga ini dalam memberikan saran yang relevan dan berbasis data.

Analisis Redaksi

Keberadaan Wantimpres dengan komposisi 24 anggota ini membawa implikasi signifikan terhadap mekanisme perencanaan kebijakan Presiden Prabowo. Jika fungsi konsultatif ini berjalan efektif, ia dapat menjadi penahan terhadap kebijakan yang terburu-buru atau kurang matang secara teknis. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan masukan yang beragam tetap koheren dan tidak bersifat fragmentaris. Keberagaman latar belakang anggota, dari akademisi hingga pengusaha, menawarkan potensi wawasan luas, tetapi juga risiko perbedaan persepsi yang tajam.

Publik perlu mengawasi bagaimana rekomendasi Wantimpres ditindaklanjuti oleh eksekutif. Apakah masukan ini hanya bersifat formalitas atau benar-benar memiliki bobot dalam pengambilan keputusan krusial di bidang ekonomi dan hukum? Transparansi dalam proses penyampaian pertimbangan akan menjadi barometer keberhasilan lembaga ini. Tanpa mekanisme umpan balik yang jelas, Wantimpres berisiko menjadi sekadar "dewan penghormatan" tanpa daya ubah nyata terhadap arah kebijakan negara.