Geger Bakom: 4 Ketua dalam 2 Tahun, Syahganda Nainggolan Dilantik Prabowo

Syahganda Nainggolan resmi dinahkodai Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), menandai pergantian kepemimpinan keempat lembaga tersebut dalam kurun waktu dua tahun. Ia menggantikan Mohammad Qodari, yang kini beralih menjadi Sekretaris sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Keduanya dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (1/10).

"Saya akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Syahganda saat mengucap sumpah jabatan. Ia melanjutkan, "Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab." Pernyataan ini menegaskan komitmen awal seorang pejabat baru yang harus membuktikan stabilitas di tengah gejolak birokrasi.

Bakom adalah badan strategis yang dibentuk pada September 2025 untuk mengelola komunikasi kebijakan dan program pemerintah pusat hingga daerah. Fungsi ini sebelumnya dijalankan Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang berdiri sejak Agustus 2024 di era pemerintahan Joko Widodo. Saat itu, Hasan Nasbi menjabat sebagai ketua pertama. Ketika Prabowo memulai masa tugas, PCO sempat beroperasi sebelum akhirnya dimatikan.

Transformasi besar terjadi melalui Perpres Nomor 96 Tahun 2025 yang meleburkan PCO ke dalam Bakom. Perubahan struktur ini diikuti pemberhentian Hasan Nasbi dan pelantikan Angga Raka Prabowo sebagai ketua pada September 2025. Namun, masa jabatan Angga Raka relatif singkat, hanya sekitar tujuh bulan dari September 2025 hingga April 2026. Dia digantikan Muhammad Qodari yang memimpin hingga 1 Oktober 2026, sebelum dipindahtugaskan ke Wantimpres.

Akumulasi rotasi kepemimpinan ini menciptakan fenomena unik di mana empat orang berbeda memimpin entitas yang sama dalam 24 bulan. Dari Hasan Nasbi di era transisi, Angga Raka, Qodari, hingga Syahganda Nainggolan saat ini. Kecepatan pergantian pimpinan ini jarang terjadi pada lembaga setingkat badan kepresidenan, mengindikasikan penyesuaian kebijakan komunikasi yang masih dalam tahap eksperimen.

Analisis Redaksi

Perpindahan Qodari ke Wantimpres menandakan pergeseran kapasitas, bukan sekadar rotasi teknis. Penunjukan Syahganda Nainggolan harus dibaca sebagai upaya pemerintah menyempurnakan mekanisme komunikasi politik pasca-adaptasi struktur birokrasi 2025. Frekuensi ganti ketua empat kali dalam dua tahun menunjukkan bahwa definisi ideal komunikasi negara masih terus dinegosiasikan secara internal.

Publik perlu waspada terhadap risiko "kelelahan institusional" jika rotasi berlanjut. Setiap pergantian ketua menyiratkan hilangnya memori institusional dan butuh waktu signifikan untuk membangun sinergi dengan kementerian lain. Stabilitas kepemimpinan adalah prasyarat agar pesan kebijakan sampai dengan konsisten kepada masyarakat, bukan sekadar berganti wajah di depan kamera.