Rocky Gerung: Tugas Wantimpres Mengolah Persepsi Publik Agar Selaras dengan Presiden

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Rocky Gerung sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (2/10), sebuah langkah yang langsung direspons tokoh filsafat itu dengan penegasan bahwa tugas utamanya adalah mengolah persepsi publik agar selaras dengan visi kepala negara. Rocky menyatakan secara eksplisit bahwa dewan ini memegang mandat etis untuk menjembatani kesenjangan antara apa yang dirasakan masyarakat dan arah kebijakan presiden, bukan sekadar menjalankan fungsi administratif atau teknis pemerintahan.

Dalam keterangan pers usai pelantikan, figur yang kerap dijuluki "Presiden Akal Sehat" ini menjelaskan bahwa pesan khusus dari Presiden Prabowo menekankan kedudukan etis dewan, bukan posisi teknis. Ia menafsirkan mandat tersebut sebagai kemampuan membaca ekses atau celah dari setiap kebijakan yang diambil pemerintah, sehingga pertimbangan yang diberikan benar-benar berakar pada tanggung jawab moral perseorangan anggota, bukan kepentingan kelompok maupun tekanan politik praktis.

Rocky menegaskan bahwa Wantimpres memiliki fungsi politis untuk memonitor situasi politik dan kebudayaan, namun pelaksanaannya harus mengambil jarak dari peristiwa konkrit harian yang menjadi ranah kementerian. Ia mengibaratkan peran dewan ini seperti oversight committee dalam perusahaan yang fokus pada urusan publik, di mana keahlian dan ketajaman naluri diperlukan untuk menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang keliru dalam persepsi publik terhadap kekuasaan.

Lulusan Ilmu Filsafat UI ini membedakan secara tegas antara koridor etis yang menjadi wilayah Wantimpres dan koridor politis yang merupakan domain kabinet. Menurutnya, pengelolaan isu di dewan bertujuan menempatkan masalah pada landasan normatif, sementara evaluasi kebijakan teknis sepenuhnya menjadi kewajiban kementerian terkait agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dalam struktur pemerintahan.

Menjawab pertanyaan mengenai potensi pengaruh kepentingan politik, Rocky menjamin bahwa dewan tetap kritis karena tugasnya memantau apakah persepsi yang sampai ke publik sudah sesuai dengan janji kampanye dan tema yang diinginkan presiden. Ia menekankan bahwa jika terjadi ketidakselarasan persepsi, maka dewan akan memberikan pertimbangan kepada presiden untuk perbaikan komunikasi, bukan bertindak sebagai eksekutor yang memperbaiki masalah tersebut secara langsung.

Analisis Redaksi

Penempatan Rocky Gerung di dalam lingkaran istana menandai pergeseran strategi komunikasi Presiden Prabowo yang berupaya merangkul suara kritis melalui saluran formal bernuansa etis. Langkah ini dapat dibaca sebagai upaya sistematis untuk mengelola narasi publik dari hulu, di mana kritik tidak lagi dipandang sebagai ancaman melainkan bahan kontemplasi yang diolah melalui mekanisme internal sebelum menjadi kebijakan, sekaligus menjawab skeptisisme publik terhadap transisi kekuasaan.

Namun, definisi "mengolah persepsi" yang disampaikan Rocky mengandung ambiguitas yang perlu dicermati oleh pengamat politik dan masyarakat sipil dalam beberapa bulan ke depan. Ada risiko tipis antara fungsi pengawasan etis yang konstruktif dengan potensi legitimasi naratif kekuasaan, terutama ketika batuan antara sikap radikal yang diklaim tetap terjaga dan kewajiban institusional untuk menyelaraskan persepsi mulai berbenturan dengan realitas kebijakan yang kontroversial.

Ujian sesungguhnya bagi integritas Wantimpres periode ini terletak pada konsistensi Rocky mempertahankan pandangan radikalnya saat menghadapi kebijakan yang bertentangan dengan akal sehat publik. Jika dewan ini mampu membuktikan bahwa kritik internal mereka benar-benar berdampak pada koreksi arah kebijakan tanpa dikooptasi oleh kepentingan pragmatis, maka model pengawasan etis ini bisa menjadi preseden baru; sebaliknya, kegagalan menjaga jarak kritis hanya akan mengubah lembaga ini menjadi stempel pembenaran persepsi kekuasaan semata.