Rocky Gerung Tegaskan Tugas Wantimpres Bersikap Kritis terhadap Kebijakan Pemerintah

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menegaskan bahwa tugas utama lembaga tersebut adalah bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Rocky sebagai bentuk klarifikasi atas peran Wantimpres di mata publik yang kerap disalahpahami sekadar sebagai stempel legitimasi istana.

Sikap kritis, menurut Rocky, bukan bentuk perlawanan terhadap presiden. Justru sebaliknya. Fungsi pertimbangan mengharuskan setiap anggota menyampaikan pandangan tajam agar keputusan eksekutif teruji secara logis sebelum dieksekusi ke masyarakat luas.

Lembaga Wantimpres memang memiliki posisi unik dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Mereka tidak memegang kewenangan eksekutorial, tetapi suara mereka menjadi bahan pertimbangan langsung bagi kepala negara dalam merumuskan arah kebijakan strategis nasional.

Kehadiran Rocky Gerung di dalam dewan tersebut membawa warna tersendiri. Dikenal sebagai filsuf dan pengamat politik yang vokal selama puluhan tahun, ia kini berada di lingkaran dalam kekuasaan dengan tetap mempertahankan identitas intelektualnya yang tak pernah kompromi soal nalar.

Pernyataan ini memberikan sinyal penting bagi masyarakat. Publik perlu memahami bahwa kritik dari dalam istana merupakan bagian dari mekanisme checks and balances informal yang menjaga agar kebijakan negara tidak melenceng dari kepentingan rakyat banyak.

Langkah Rocky mempertegas posisi Wantimpres juga membongkar mitos lama tentang lembaga penasihat presiden. Selama ini, dewan tersebut sering dianggap pasif atau hanya berisi tokoh-tokoh masa lalu yang diberi penghormatan tanpa tuntutan kerja analitis yang nyata.

Analisis Redaksi

Penegasan Rocky Gerung mengubah cara kita membaca fungsi Wantimpres. Lembaga ini bukan ruang tunggu pensiun bagi politisi senior. Ketika seorang pemikir sekelas Rocky menyatakan tugas utamanya adalah mengkritik, ia sedang menetapkan standar baru bagi kinerja dewan pertimbangan. Kritik di sini harus dibaca sebagai suplai argumen logis, bukan serangan personal terhadap presiden maupun menteri terkait.

Yang patut diwaspadai adalah potensi gesekan antara sikap kritis Wantimpres dengan tim komunikasi istana. Birokrasi cenderung menyukai pesan seragam. Jika Rocky dan anggota lain konsisten menjalankan fungsi kritik terbuka, dinamika internal pemerintahan akan diuji sejauh mana presiden benar-benar menerima masukan yang berseberangan dengan narasi resmi kabinet.

Secara logis, langkah selanjutnya yang bisa ditunggu publik adalah substansi kritik itu sendiri. Apakah Wantimpres akan mengeluarkan catatan tertulis terhadap rancangan undang-undang kontroversial atau kebijakan ekonomi tertentu? Tanpa produk pemikiran yang konkret, pernyataan tentang tugas bersikap kritis hanya akan berhenti sebagai retorika belaka di awal masa jabatan.