Qodari Pindah ke Wantimpres sebagai Sekretaris, Syahganda Nainggolan Gantikan Posisi Kepala Bakom

Muhammad Qodari resmi melepas jabatan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom) setelah dilantik menjadi sekretaris merangkap anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/10). Pengangkatan ini sekaligus menandai berakhirnya kekosongan lembaga penasihat presiden yang berlangsung hampir dua tahun sejak era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo periode 2019-2024. Posisi Qodari di Bakom langsung diisi oleh Syahganda Nainggolan yang turut dilantik pada hari yang sama.

Presiden Prabowo memimpin langsung pembacaan sumpah para anggota Wantimpres dalam upacara tersebut. Ia meminta seluruh pejabat yang dilantik mengikuti pembacaan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing. Prosesi ini mengukuhkan formasi lengkap dewan penasihat yang akan mendampingi jalannya roda pemerintahan.

Dasar hukum pengangkatan Qodari dan 23 anggota Wantimpres lainnya tertuang jelas dalam Keputusan Presiden Nomor 107/P/2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Dokumen kepresidenan itu menjadi landasan sah bagi seluruh figur yang kini menempati pos strategis di lingkungan istana.

Susunan pengurus inti menempatkan Pratikno sebagai Ketua dan Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua. Total terdapat 26 nama yang mengisi formasi lengkap lembaga ini. Mereka meliputi Muhammad Quraish Shihab, Jenderal TNI Purn Agum Gumelar, Chairul Tanjung, Said Aqil Siradj, Anwar Iskandar, Yahya Cholil Staquf, Yusuf Wanandi, Budi Gunawan, Bambang Soesatyo, Salim Segaf Aljufri, Soekarwo, Dato Sri Tahir, Rocky Gerung, Ida Bagus Purwalaksana, Philip Kuncoro Wijaya, Budi Tanuwibowo, Anwar Usman, Muhammad Hatta, Jusuf Hamka, Margarito Kamis, Zaki Manuputty, Ignasius Jonan, serta Shinta Nuriyah Wahid.

Pembentukan Wantimpres kali ini menutup jeda panjang yang terjadi pasca-pemerintahan sebelumnya. Pada periode Jokowi 2019-2024, kursi ketua dipegang oleh Wiranto. Saat itu jajaran anggota diisi sejumlah tokoh seperti Dato Sri Tahir, Luthfi Ali Yahya, Putri Kus Wisnu Wardani, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, Soekarwo, Djan Faridz, Gandi Sulistiyanto Soeherman, Muhamad Mardiono, dan almarhum Arifin Panigoro. Menarik dicatat, Soekarwo dan Dato Sri Tahir kembali dipercaya duduk di lembaga yang sama pada periode ini.

Pergeseran Qodari dari Bakom ke Wantimpres menunjukkan perombakan strategi komunikasi pemerintah secara fundamental. Sosok yang selama ini mengelola narasi publik kini ditarik ke lingkaran penasihat langsung presiden. Langkah ini mengindikasikan bahwa penguasaan pesan politik tidak lagi cukup hanya melalui birokrasi kementerian, melainkan harus dikawal dari ruang pertimbangan tertinggi negara.

Analisis Redaksi

Komposisi 26 anggota Wantimpres ini bukan sekadar daftar nama. Prabowo meramu campuran antara teknokrat, tokoh agama, pengusaha, hingga mantan panglima keamanan seperti Budi Gunawan dan Agum Gumelar. Kehadiran Rocky Gerung di tengah deretan nama elite politik lama memberikan sinyal bahwa istana ingin membuka ruang dialektika yang lebih luas, atau setidaknya merangkul suara kritis agar berada di dalam tenda kekuasaan. Ini adalah manuver klasik konsolidasi yang lazim dilakukan pemimpin yang ingin mengamankan semua sayap politik sekaligus.

Perlu dicermati pula bahwa penunjukan Syahganda Nainggolan menggantikan posisi Qodari di Wantimpres maupun Bakom membawa pertanyaan baru soal arah komunikasi pemerintah. Bakom adalah mesin perang narasi harian. Ketika kendali mesin itu berpindah tangan bersamaan dengan pelantikan dewan penasihat, publik berhak bertanya apakah akan ada perubahan nada dalam cara pemerintah berbicara kepada rakyat. Transisi ganda dalam satu hari kerja istana jarang terjadi tanpa kalkulasi matang.

Ke depan, efektivitas Wantimpres bentukan Prabowo akan diuji oleh seberapa jauh saran mereka benar-benar memengaruhi kebijakan, bukan sekadar menjadi pajangan institusional. Kekosongan hampir dua tahun membuktikan bahwa tanpa dewan ini pun pemerintahan tetap berjalan. Tantangan sesungguhnya bagi Pratikno, Hatta Rajasa, dan seluruh anggota adalah membuktikan bahwa kehadiran mereka memberi nilai tambah nyata bagi tata kelola negara, bukan sekadar memenuhi formalitas konstitusional belaka.