Prabowo Lantik Pratikno Jadi Ketua Wantimpres, Isi Kekosongan Hampir Dua Tahun Sejak Era Jokowi
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (2/10). Pelantikan ini sekaligus mengakhiri kekosongan posisi strategis tersebut yang berlangsung hampir dua tahun sejak berakhirnya era Presiden Joko Widodo.
Pratikno didapuk sebagai Ketua Wantimpres. Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Menko PMK itu tidak bekerja sendirian. Hatta Rajasa mendampinginya langsung sebagai wakil ketua dalam susunan dewan penasihat presiden kali ini.
Susunan pengurus inti dilengkapi oleh Muhammad Qodari. Mantan Kepala Bakom tersebut ditunjuk merangkap dua jabatan sekaligus, yakni sebagai sekretaris dan anggota Wantimpres. Penunjukan ini menandai pergeseran peran Qodari dari ranah komunikasi pemerintahan menuju lingkaran penasihat utama istana.
Kekosongan kursi Wantimpres selama hampir dua tahun menjadi catatan tersendiri. Posisi ini vakum sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ditutup. Absennya dewan penasihat dalam rentang waktu sepanjang itu memunculkan pertanyaan publik mengenai arah pertimbangan kebijakan strategis di awal pemerintahan Prabowo.
Pembentukan Wantimpres membawa dampak langsung bagi tata kelola pemerintahan. Masyarakat kini memiliki kejelasan soal siapa figur-figur yang berdiri di belakang meja kerja presiden untuk memberikan nasihat. Peran Dewan Pertimbangan Presiden bukan sekadar seremonial, melainkan fondasi pertimbangan sebelum keputusan besar negara diambil.
Kehadiran tokoh-tokoh dengan latar belakang berbeda di susunan ini menunjukkan kalkulasi politik yang matang. Kombinasi pengalaman birokrasi Pratikno, jaringan lintas partai Hatta Rajasa, serta kedekatan komunikatif Qodari membentuk satu tim penasihat yang berlapis. Langkah pelantikan ini juga menegaskan bahwa transisi internal pemerintahan telah mencapai titik stabil.
Analisis Redaksi
Pelantikan jajaran Wantimpres pada Jumat (2/10) bukanlah rutinitas administratif biasa. Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengisi kekosongan hampir dua tahun sejak era Presiden Joko Widodo mengindikasikan bahwa fase konsolidasi kekuasaan sudah memasuki babak baru. Sosok Pratikno sebagai ketua dan Hatta Rajasa sebagai wakil memperlihatkan upaya merangkul pengalaman birokrasi sekaligus keseimbangan kekuatan politik di luar koalisi inti.
Penunjukan Muhammad Qodari yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bakom menjadi sekretaris sekaligus anggota patut dicermati secara saksama. Pergeseran tugas dari urusan komunikasi ke ruang penasihat presiden menunjukkan tingkat kepercayaan personal yang tinggi dari Prabowo. Publik perlu mengawasi bagaimana dinamika antara mantan menteri dan ahli strategi komunikasi ini saat merespons gejolak kebijakan ke depan.
Langkah selanjutnya yang logis adalah melihat seberapa sering dan seberapa substantif Wantimpres bersuara ketika pemerintah menghadapi tekanan publik. Kekosongan dua tahun meninggalkan celah institusional yang harus segera diisi dengan kerja nyata, bukan sekadar stempel persetujuan. Jika dewan ini hanya berfungsi sebagai pajangan istana, maka penantian panjang pengisian posisinya akan menjadi ironi tersendiri bagi tata kelola pemerintahan kita.
