Prabowo Instruksikan Bakom Jadikan Komunikasi Alat Persatuan Nasional, Kata Syahganda Nainggolan

Presiden Prabowo Subianto secara langsung menginstruksikan agar fungsi komunikasi pemerintah diarahkan sebagai instrumen pemersatu bangsa. Perintah tersebut disampaikan melalui Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom) Syahganda Nainggolan pada Kamis, 2 Oktober 2026. Langkah ini menegaskan arah baru tata kelola informasi negara yang tidak sekadar menyebarkan program kerja, melainkan membangun kohesi sosial di tengah masyarakat.

Syahganda Nainggolan memastikan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi landasan utama bagi lembaganya dalam merumuskan strategi penyampaian pesan publik. Bakom kini memikul tanggung jawab untuk menjamin setiap narasi yang keluar dari pemerintahan berorientasi pada penguatan persatuan nasional. Tidak ada ruang bagi komunikasi pemerintah yang justru memicu polarisasi atau memperlebar sekat-sekat sosial.

Penugasan ini membawa beban historis tersendiri. Badan Komunikasi Republik Indonesia merupakan lembaga yang dibentuk kembali di era kepemimpinan Prabowo untuk menata ulang ekosistem informasi negara yang selama ini kerap tumpang tindih antar-kementerian. Keberadaan Bakom diharapkan memangkas ego sektoral dalam urusan kehumasan dan menciptakan satu suara yang padu dari istana hingga ke daerah.

Secara operasional, instruksi ini menuntut perubahan cara kerja birokrasi. Para juru bicara kementerian, humas lembaga negara, hingga aparatur sipil di tingkat daerah harus menyelaraskan pesan mereka dengan semangat persatuan yang digariskan presiden. Syahganda Nainggolan dan jajarannya di Bakom akan bertindak sebagai kompas yang mengarahkan seluruh arus informasi pemerintahan agar tetap berada di koridor tersebut.

Bagi puluhan juta warga, kebijakan ini berdampak langsung pada kualitas informasi yang mereka terima sehari-hari. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan program pemerintah yang utuh, jelas, dan tidak terfragmentasi oleh kepentingan politik sempit. Ketika komunikasi negara berfungsi sebagai alat persatuan, potensi miskomunikasi yang kerap berujung pada keresahan publik dapat ditekan secara signifikan.

Analisis Redaksi

Arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Bakom menunjukkan pergeseran paradigma komunikasi negara dari sekadar pencitraan menuju rekayasa sosial yang konstruktif. Selama dua dekade terakhir, kita menyaksikan bagaimana informasi pemerintah sering kali terjebak dalam rutinitas seremonial tanpa menyentuh akar persoalan kebangsaan. Penunjukan Syahganda Nainggolan untuk mengeksekusi visi ini mengisyaratkan bahwa istana menginginkan pendekatan komunikasi yang lebih ideologis dan terstruktur.

Namun, garis batas antara komunikasi pemersatu dan penyeragaman narasi sangatlah tipis. Yang perlu diwaspadai adalah potensi penafsiran berlebihan oleh aparat birokrasi di bawahnya. Jika instruksi "alat persatuan" diterjemahkan sebagai larangan terhadap kritik atau perbedaan sudut pandang, tujuan mulia ini justru bisa kontraproduktif. Persatuan nasional hanya bisa dibangun lewat dialog yang sehat, bukan melalui monolog negara yang membungkam keraguan publik.

Langkah logis selanjutnya bagi Bakom adalah menyusun pedoman komunikasi krisis yang baku dan terukur. Lembaga ini harus segera membuktikan kapasitasnya dengan merespons isu-isu aktual di lapangan secara cepat dan transparan. Tanpa eksekusi yang presisi, instruksi presiden hanya akan menjadi dokumen normatif yang menguap sebelum sempat menyentuh kesadaran masyarakat luas.