Pakar UMY Muchamad Zaenuri: Pengawasan Masyarakat Kunci Perkuat Pelayanan Pertanahan

Pakar Tata Kelola Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Muchamad Zaenuri menegaskan bahwa pengawasan aktif dari masyarakat merupakan elemen fundamental untuk memperkuat kualitas pelayanan pertanahan di Indonesia. Penilaian ini disampaikan sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi agraria yang selama ini kerap dikeluhkan publik karena prosedur yang berbelit dan rawan maladministrasi.

Muchamad Zaenuri menilai keterlibatan warga bukan sekadar pelengkap, melainkan mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk mencegah penyimpangan dalam layanan publik sektor pertanahan. Tanpa tekanan dan pemantauan langsung dari penerima layanan, reformasi internal di lembaga pertanahan sering kali berjalan lambat dan tidak menyentuh akar permasalahan yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Dorongan ini muncul dari realitas tata kelola pemerintahan yang masih menyisakan celah antara regulasi tertulis dengan implementasi teknis di tingkat operasional. Sebagai akademisi yang fokus pada isu tata kelola, Zaenuri menekankan bahwa standar pelayanan minimal harus bisa diukur dan diverifikasi oleh publik, bukan hanya berdasarkan laporan kinerja internal instansi semata.

Konsep pengawasan partisipatif yang ditawarkan menuntut adanya akses informasi yang terbuka dan saluran pengaduan yang responsif bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana legitimasi sebuah lembaga publik sangat bergantung pada kepercayaan warga yang dilayaninya secara langsung.

Penguatan peran masyarakat dalam sektor pertanahan juga berdampak signifikan terhadap kepastian hukum dan percepatan penyelesaian sengketa lahan yang menumpuk. Ketika publik memiliki kapasitas dan ruang untuk mengawasi, risiko pungutan liar serta penundaan layanan yang tidak berdasar dapat ditekan secara sistematis melalui mekanisme check and balances eksternal.

Analisis Redaksi

Rekomendasi Muchamad Zaenuri menempatkan bola panas perbaikan layanan pertanahan tidak hanya di tangan birokrat, tetapi juga di pundak masyarakat sipil yang harus lebih kritis dan terorganisir. Pergeseran paradigma ini penting karena sejarah panjang reformasi birokrasi menunjukkan bahwa perubahan struktural dari atas ke bawah sering kali kehilangan momentum tanpa dorongan konstan dari basis masyarakat yang merasakan dampak kebijakan tersebut.

Namun, efektivitas pengawasan masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan perlindungan bagi pelapor yang menemukan indikasi pelanggaran dalam proses administrasi pertanahan. Tanpa jaminan keamanan dan akses informasi yang memadai, partisipasi publik hanya akan menjadi slogan kosong yang tidak mampu mengubah budaya kerja institusi yang sudah mengakar kuat selama puluhan tahun.

Langkah logis selanjutnya adalah membangun platform kolaboratif yang menghubungkan aspirasi warga dengan sistem evaluasi kinerja pejabat pertanahan secara terukur dan berkala. Sinergi antara pakar, organisasi masyarakat sipil, dan regulator diperlukan untuk menerjemahkan konsep pengawasan partisipatif menjadi instrumen kebijakan yang mengikat, sehingga pelayanan publik di sektor agraria benar-benar bertransformasi menuju standar integritas yang diharapkan.